BALIKPAPAN--Permasalahan pendidikan dan pelatihan (diklat) purnatugas PNS lingkungan Pemkot Balikpapan, rupanya belum diketahui oleh Walikota Balikpapan H Imdaad Hamid SE. Meskipun demikian, pihaknya berjanji akan segera melakukan evaluasi terkait aturan dan proses pelaksanaannya. “Belum, saya belum dapat laporannya (soal diklat purnatugas, Red).

Saya kan baru saja pulang dari Kuala Lumpur, ” kata Walikota Imdaad di balaikota, Jumat (16/4) kemarin. Imdaad sendiri tidak banyak mengomentari mengenai pelaksanaan Diklat yang sudah berlangsung sejak tahun 2007 lalu. Hanya saja, ia akan melakukan pengecekan kembali terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaan diklat. Kemudian, pelaksanaanya selama ini juga akan dievaluasi seberapa jauh nilai positif yang diperoleh.

“Nanti dicek dulu bagaimana aturannya. Memang aturan pelaksanaan dari SK (Surat Keputusan, Red) dari walikota. Tapi SK itu juga ada payung hukumnya,” terang walikota. Sekadar diketahui, sebanyak 60 PNS lingkungan Pemkot Balikpapan yang menjadi peserta diklat sudah berangkat ke Malang, Jawa Timur. Tujuan keberangkatan tersebut dianggap untuk belajar mengenai usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).

Sehingga para pensiunan PNS tersebut dapat membangun pola pikir untuk membuat semacam usaha mandiri. Belakangan, keberangkatan tersebut menyisakan persoalan, sebab para PNS lingkungan pendidikan seperti guru merasa tidak dihargai. Padahal mereka juga pegawai fungsional yang punya beban pekerjaan tak jauh lebih berat. Mengapa tidak, kegatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendapat pemahaman bewirausaha pasca pensiun juga diberi kesempatan liburan ke luar kota.

Kegiatan ini sedikitnya membutuhkan dana hingga Rp 500 juta lebih, jika sudah tiga tahun berjalan maka dipastikan dana APBD yang sudah tersedot mencapai Rp 1,5 miliar lebih. BKD berdalih, untuk PNS lingkungan pendidikan bukan menjadi tanggung jawabnya. BKD menyerahkan sepenuhnya pada Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menggelar kegiatan serupa untuk PNS guru yang bakal pensiun. Sebeba, tahun 2009 lalu Disdik sudah melaksanakannya.

Dikonfrmasi kembali, ternyata Disdik memang sengaja tidak memasukan kegiatan diklat purnatugas dalam Renana Kegiatan Anggara (RKA) tahun 2010. Alasannya, anggaran Disdik minim sehingga perlu dipangkas untuk mengutamakan skala prioritas. “ Nanti saya cek lah, setelah itu baru bisa saya berikan pendapat soal ini,” terang Imdaad.(die/metrobalikpapan.co.id/19/04/2010)