BALIKPAPAN--Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bersama lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan individual pegawai negeri sipil.

Evaluasi ini ini untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah. “Sekarang ini makin marak daerah yang dimekarkan sehingga ada beberapa daerah yang lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding kesejahteraan masyarakat untuk itu perlu dievaluasi,” ujar Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sri Hadiati WK, SH, MBA kepada Post Metro pada Rabu (21/4) usai bertemu dengan Asisten Bidang Administrasi Drs. Fauzi.

Dari hasil evaluasi sementara, kata Sri Hadiati, ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah daerah sehingga sangat mempengaruhi kinerja dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di setiap daerah.

“Dari hasil evaluasi kami ada beberapa daerah penerimaan formasinya tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan padahal kinerja yang baik dari suatu pemerintahan sangat bergantung pada hasil rekrutmen sumber daya manusia,” tandasnya “Jangan sampai sarjana teknik atau sarjana ekonomi ditempatkan di kelurahan atau pada instansi yang tidak berhubungan sama sekali dengan disilplin ilmu yang dimiliki pegawai karena kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja SKPD,” urainya.

Mengenai keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kinerja SKPD-nya, lanjut Sri, diantaranya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), infrastruktur, suprastruktur serta mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). “Saat ini kriteria-kriteria penilaian terhadap standard kinerja organisasi dan individu PNS sedang dibuat instrumennya yang diharapkan mampu memberikan penilaian terhadap tingkat keberhasilan kinerja Pemda,” ujarnya.

Sedangkan khusus kota Balikpapan, kata Sri, SKPD-nya cukup baik karena sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kota.”Kalau tidak ada hutan jangan dipaksakan ada dinas kehutanan. Jadi untuk sementara saya lihat organisasi yang ada di Pemkot Balikpapan masih sesuai dengan kebutuhan sehingga efisiensi anggaran bisa ditekan,” pungkasnya.(vie/metrobalikpapan.co.id/22/04/2010)