Dinilai Gagal Pimpin Pasar Pandansari

BALIKPAPAN--Rencana ratusan pedagang melalui Persatuan Pasar Pandansari (P4S) ngeluruk ke balaikota pada 29 April nanti, berbuntut panjang. Wali Kota H Imdaad Hamid SE yang melihat tak kunjung selesainya persoalan pasar di wilayah Balikpapan Barat (Balbar) itu akhirnya bertindak tegas dengan mencopot kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Pandansari, Alpur Hasan dan mengganti seluruh Satuan Tugas Pengamanan (Satpam) yang bertugas di sana.

“Permasalahan tidak bakal selesai, jika di dalam pasar itu sendiri bermasalah,” ujar Asisten II (bidang pembangunan) Drs Sayid MN Fadli MSi saat memimpin rapat di ruang kerjanya. Rapat itu dihadiri, Kepala Dinas (Kadis) Pasar Drs Amin Latif MSi, Kabag Hukum Daud Pirade SH, Kabag Perkotaan Syarifuddin SH, serta pihak Satpol PP.

Dari hasil rapat selama 2 jam lebih itu menginventarisir 9 persoalan dan alternatif solusi atas masalah di Pasar Pandansari. (lihat boks, Red) Kembali Fadli-panggilan Sayid Fadli-menegaskan, wali kota sudah menyuruh kepala Dinas Pasar untuk mengganti kepala UPTD Pasar Pandansari karena dianggap tidak kompeten.

Tak hanya itu, seluruh Satpam juga akan diganti dengan orang-orang yang lebih profesional. Dalam setengah bulan kedepan, akan dilakukan rekrutmen terhadap anggota satpam di Pasar Pandansari. “Kadis Pasar dapat perintah dari walikota untuk mengganti Pak Alpur Hasan (kepala UPTD Pasar Pandansari, Red). Dia diganti karena dinilai gagal memimpin pasar tersebut,” ungkap asisten II.

Selama rapat fokus pembahasan terkait upaya mengatasi persoalan di Pasar Pandansari. Jajaran Pemkot Balikpapan terlihat sangat serius untuk menyelesaikan masalah namun dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Fadly menandaskan, untuk jangka pendek pihaknya akan melakukan penertiban selama 1 bulan penuh sebagaimana yang telah direncanakan Asisten I, Soewito.

“Paling tidak dalam minggu ini, dilakukan penertiban, kita tetap berpegang pada SK Wali Kota, bahwa PKL tempatnya di ABS (Alam Baru Somber, Red),” beber Fadly. Hal lainnya, sambung dia, banyaknya terbit Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB) yang tidak sesuai peruntukannya, merupakan salah satu masalah yang juga akan diselesaikan.

Dengan mencabut legalitas SIPTB atau tidak lagi memperpanjang masa berlakunya bagi SIPTB yang masa berlakunya tinggal menyisakan 1 hingga 3 bulan kedepan.

Dijelaskannya, keberadaan SIPTB yang diterbitkan bukan pada peruntukannya, ialah SIPTB yang diberikan bagi meja-meja yang berada di bawah tangga pasar, serta meja-meja tambahan yang berada di jalan atau ruang-ruang kosong yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. “Di Pasar Pandansari itu, mungkin cuma atapnya saja yang tidak ada SIPTB-nya,” tegas Asisten II Fadly.

29 APRIL TETAP DEMO

Usai pertemuan di ruang asisten II, Sekretaris P4S Ahmad Yani kepada Post Metro mengaku pihaknya tetap akan mengakomodir ratusan pedagang Pasar Pandansari yang akan demo ke balaikota, 29 April nanti. “Kita lihat saja nanti, paling tidak solusi jangka pendek yang ditawarkan, kalau sampai tanggal 29 tidak bisa direalisasikan, kita tetap demo,” tandas Ahmad.

Dalam pertemuan, Kabag Perkotaan Syarifuddin SH mengusulkan agar Dinas Pasar mengangkat P4S sebagai mitra kerja, dalam upaya menegakkan aturan atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar tersebut. “Harusnya P4S diberikan kewenangan dengan perjanjian tertulis agar mereka memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan awal,” saran Syarifuddin.

Mantan Kabag Hukum ini menambahkan, P4S dapat membantu aparat menindak pelanggaran yang terjadi di pasar. “Jika mereka (P4S, Red) tidak dapat mengatasinya, barulah aparat yang turun. Yang penting mereka punya kekuatan untuk melakukan penertiban, terhadap pelangaran-pelangaran yang terjadi,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Kadis Pasar Drs Amin Latif MSi, mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari para padagang untuk memecahkan seluruh permasalahan yang terjadi di pasar Pandansari.

Mengingat upaya keras yang selama ini dilakukan Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan di pasar telah dilakukan seoptimal mungkin, walaupun belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. “Pemerintah juga tidak akan bisa berbuat banyak, kalau tidak mendapat dukungan dari pedagang,” imbuh Amin.(mm-1/metrobalikpapan.co.id/27/04/2010)