SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait jebloknya hasil Ujian Nasional (UN) 2010.  Pasalnya Kaltim terbilang paling tinggi untuk kategori sekolah yang tidak lulus UN 100 persen.

"Jumlah siswa yang tidak lulus di Kaltim masuk ranking teratas secara nasional. Menurut Menteri Pendidikan, Kaltim disorot karena masuk provinsi tertinggi angka yang tidak lulus. Ini saya minta ke Diknas untuk segera dievaluasi," kata Syaparudin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Minggu (2/5).

Ia mengatakan, siswa yang tidak lulus UN selain di Samarinda, Penajam Pasir Utara, Tana Tidung dan beberapa daerah kabupaten/kota mencapai 40-60 persen. Di Samarinda, lanjut dia, siswa yang tidak lulus UN sebanyak 2.193 orang murid. "Ini sangat memprihatinkan dunia pendidikan kita terutama di Samarinda. Padahal sudah diberikan anggaran yang besar," cetus Syaparudin.

Melihat kenyataan dunia pendidikan di Kaltim yang merosot dari segi kualitas, Syaparudin berkeinginan untuk mengevaluasi sistem penerapan pendidikan di Kaltim. "Tentu harus dievaluasi dari segi inputnya, anggaran, kurikulum dan pendidiknya. Kenapa bisa banyak siswa yang tidak lulus? Artinya ini merosot tidak sesuai dengan harapan," tegasnya.

Menurutnya, indikator hasil UN yang tidak maksimal perlu ditelaah dari berbagai perspektif. Misalnya, jika dibandingkan dengan pulau Jawa, sistem pendidikan sudah cukup merata dibanding di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Sementara di Kaltim, masih dianggap kurang didukung dengan sarana dan prasarana.

"Tetapi bukan berarti kita harus menghentikan alokasi pendidikan yang 20 persen. Untuk Kaltim saja anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen sekitar 800 miliar lebih. Artinya, tetap kita dorong untuk lebih maju. Mungkin saja kendalanya jarak atau sarana dan prasarana belajar atau sarana penunjang kualitas pendidikan di Kaltim belum maksimal," ungkap Syaparudin, sekretaris F-PPP.

Meski masih ada UN putaran kedua, tambah Syaparudin, UN tahap II akan digelar pada 10-14 Mei 2010 mendatang. "Sebelum ujian nasional yang kedua berlangsung, saya minta melalui Ketua Komisi untuk memanggil Diknas untuk menjelaskan masalah kemerosotan kualitas murid di Kaltim. Apakah UN ini harus dihentikan kita kembali gunakan model yang lama?," tambahnya.(bud/tribunkaltim.co.id/03/05/2010)