PEKANBARU--MI: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau meminta kepada polisi untuk segera menindak oknum makelar penaikan pangkat guru dari golongan IV/a menjadi IV/b.

Kepala LPMP Riau Zainal Arifin, Minggu, (2/5) mengatakan lembaganya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya ada oknum yang memanipulasi berkas dan tandatangan pejabat berwenang sehingga berkas kenaikan pangkat tersebut bisa masuk Badan Kepagawaian Negara (BKN).

"Kasus ini memang sudah ditangani polisi. Dan kami berharap segera terungkap makelar pangkat tersebut untuk memperbaiki citra guru dan dunia pendidikan kita," katanya.

Kasus ini terungkap ketika BKN mendapati jumlah guru dengan golongan IV B di Riau melonjak tajam sejak April 2008 hingga Oktober 2009. Dalam dua tahun tersebut sebanyak 1.820 guru di Riau naik pangkat dari IV/a menjadi IV/b.  Padahal dibandingkan dengan daerah di Jawa saja jumlahnya tidak sampai sebanyak itu.

Menurut Zainal, dari data pihaknya sendiri, pada 2008, hanya ada 35 orang guru golongan IV/a yang mengajukan berkas kenaikan pangkat menjadi IV/b. Dari jumlah tersebut hanya tiga guru yang berkasnya lulus seleksi. Begitupun pada 2009, hanya ada 36 guru yang memasukkan berkas kenaikan pangkat golongan IV/a menjadi IV/b ke LPMP. Dari jumlah tersebut, lagi-lagi hanya tiga orang guru yang lulus seleksi.

"Dari perbandingan tersebutlah, maka kejanggalan ini terungkap," jelasnya. Zainal menambahkan, kenaikan pangkat dari golongan IV/a menjadi IV/b memang langsung menjadi tanggungjawab Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementrian Pendidikan Nasional.

Sedangkan urusan kenaikan pangkat guru di bawah IV/a menjadi urusan dinas pendidikan masing-masing kabupaten/kota atau provinsi. Selama ini, diakui para guru banyak yang mentok pangkatnya di golongan IV/a. Rata-rata mereka bertahan di golongan ini sekitar delapan tahun.

Mereka terbentur penulisan sejumlah karya ilmiah untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari pusat sesuai dengan mata pelajara yang diampunya jika ingin naik pangkat IV/b. Dalam standar prosedurnya, para guru mengirimkan berkas usulan kenaikan pangkat ke LPMP. Lembaga ini kemudian akan melanjutkan berkas tersebut ke pusat. Pihak pusat yang kemudian akan memverifikasi seluruh berkas yang kemudian mengeluarkan PAK untuk kenaikan pangkat.

Setelah itu, berkas usulan tersebut dikirim kembali ke LPMP. Dan lembaga ini melanjutkan pengiriman berkas PAK ke masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota tempat guru tersebut bertugas.

"Setelah itu, para guru tersebut akan mengirimkan sendiri berkas Penetapan Angka Kredit tadi ke BKN," jelas Zainal.

Sementara itu makelar tersebut dengan imbalan Rp4 juta-Rp5 juta telah melakukan manipulasi berkas PAK dari pusat tadi. Singkatnya, lanjut Zainal, oknum makelar tersebut memotong mata rantai prosedur standar kenaikan pangkat.

"Tanpa perlu mengajukan berkas ke LPMP yang kemudian diteruskan ke pusat, para guru mendapatkan berkas Penetepan Angka Kredit. Tapi berkas itu palsu. Dan berkas PAK inilah yang menjadi dasar usulan naik pangkatnya disetujui," tandasnya.

Pemalsuan itu dapat dilihat dari berkas yang masuk ke BKN. Tanda tangan Sekretaris Ditjen PMPTK yang mengeluarkan PAK tersebut dipalsukan menggunakan tinta biru. Padahal selama ini penandatanganan PAK tidak pernah menggunakan pena tinta biru melainkan hitam. Pihak LPMP sudah pernah dimintai keterangan Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk menjelaskan prosedur dan letak penipuannya. "Dan kami siap membantu polisi untuk mengungkap dalang di balik penipuan ini," tandas Zainal. (BG/OL-03/mediaindonesia.com/03/05/2010)