Buntut Penilaian Fraksi di DPRD saat Pembacaan LKPj

SAMARINDA. Rangkuman pendapat fraksi DPRD Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2009 yang dibacakan melalui rapat paripurna Kamis (22/4) malam lalu, menghasilkan beberapa rekomendasi. Diantaranya, adalah sorotan DPRD terhadap kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dianggap gagal, hingga minimnya daya serap APBD Kota Samarinda.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda HM Fadly Illa yang dikonfirmasi Sapos, merespon positif sorotan DPRD tersebut. Katanya, penilaian ini tentu saja menjadi momentum pihaknya untuk lebih memperketat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah SKPD.

"Penilaian ini cukup baik untuk direspon. Tentu saja kita akan melakukan evaluasi kepada SKPD yang memang kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Meskipun sebenarnya selama ini evaluasi juga sering kita lakukan," terang Fadly.

Kendati demikian, dikatakannya, kinerja SKPD ini tentu saja tak dapat dikaitkan langsung dengan minimnya daya serap APBD 2009 lalu. Seperti diketahui, berdasarkan rangkuman LKPj, daya serap anggaran Kota Samarinda memang relatif lebih rendah, bahkan tidak mencapai pada angka 70 persen.

Terkait hal tersebut, menurut Fadl bahwa minimnya daya serap pada 2009 lalu, karena memang saat itu keuangan pemkot tidak berada dalam kondisi normal, mengingat dana dari pusat mengalami keterhambatan pencairan. "Sehingga efeknya banyak dana pembiayaan yang belum diserap secara maksimal," lanjutnya.

Terlepas dari permasalahan tersebut, Fadly menambahkan bahwa Pemkot Samarinda akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan kinerja dan meningkatkan prduktivitas.

"Kita berharap masukan ini dapat diterima dengan melakukan evaluasi. Sehingga perbaikan kinerja dapat kita lakukan sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," pesannya.

Seperti diketahui, salah satu SKPD yang paling mendapat sorotan negatif adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Instansi yang menangani perhubungan ini dianggap gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengatasi permasalahan perhubungan di kota ini. Anggapan itu datang dari DPRD yang melihat program terkait perhubungan yang ternyata hanya mampu terserap 8,42 persen.

"Program yang dicanangkan gagal dilaksanakan hal ini sangat memprihatinkan," kata Sekretaris DPRD Kota Samarinda Drs H Hermanto MHum yang membacakan rangkuman pendapat fraksi itu. (ara/sapos.co.id/04/05/2010)