Jika Gagal pada UN SMP/SMA Ulangan

BALIKPAPAN--Tuntutan tanggung jawab moral agar kepala sekolah (Kepsek) SMP/SMA negeri meletakkan jabatan jika kembali gagal meluluskan siswa pada ujian nasional (UN) ulangan, didukung sejumlah orangtua/wali murid.

Bukan hanya kepsek, orangtua murid meminta agar sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) segera dimutasi karena gagal meningkatkan mutu pendidikan. “Kami sudah habis banyak, bayar les katanya jam belajar di kelas kurang, berdoa dan mengawasi anak-anak supaya belajar di rumah.

Hasilnya tetap saja mengulang,” omel Wahyudi, salah satu orangtua yang anaknya harus mengulang UN SMP. Warga jalan Prapatan Dalam ini menambahkan, di Negara maju seperti Jepang, seorang pejabat punya moral dan tanggung jawab yang tinggi jika gagal melaksanakan tugas.

Bahkan ada yang sampai bunuh diri daripada menanggung malu. “Saya setuju itu pakta integritas dipatuhi. Jangan cuma di atas kertas dan ngomongnya saja saat pelantikan pejabat, tapi buktikan,” seru Wahyudi. Tuntutan agar Kepsek mundur itu awalnya dilontarkan Koordinator LSM Jamrud, Sukriadi SH.

Menurutnya, tidak ada alasan pihak sekolah tidak mampu meluluskan muridnya karena semua fasilitas bahkan dukungan alokasi dana 20 persen dari total APBD telah dipenuhi. Bahkan untuk Balikpapan, LSM Jamrud membeberkan data, alokasi dana pendidikannya mencapai 28,7 persen dari total APBD tahun 2010 sebesar Rp 1,46 triliun.

Selain itu, sekolah negeri punya fasilitas yang lebih baik dibandingkan swasta, tapi tetap juga hasilnya tidak maksimal. “Jangan salahkan anaknya gakin, atau BL. Tugas guru bikin anak pintar, makanya kami percayakan ke sekolah. Kalau tidak bisa bikin anak pintar, jangan jadi guru,” protesnya.

Orangtua wali murid lainnya, Iskandar sependapat agar kepsek di sekolah negeri (SMP/SMA) meletakkan jabatan jika UN ulangan hasilnya tetap jeblok. “Bukan cuma kursus, sekolah bahkan jualan buku, harganya mahal-mahal, dan harus lunas.

Semua kami ikuti, bimbel juga, hasilnya apa, jeblok, memalukan,” omel Iskandar yang anaknya gagal UN utama di SMPN 4. Kepada walikota, ia meminta agar mutasi guru, kepsek dan Disdik tidak sekadar diserahkan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Walikota harus mampu mengukur bawahannya terutama yang bergerak di bidang pendidikan dengan salah satu tolok ukur keberhasilan meluluskan murid saat ujian akhir, UN maupun ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN). “Jangan belum UN sudah dimutasi, sehingga berhasil tidaknya seseorang sulit diukur.

Atau memang mutasi di Pemkot itu subyektif ya,” tanyanya. Disinggung soal peran orangtua di rumah, Iskandar membantah jika dikatakan tidak maksimal. Orangtua manapun, kata dia, tidak ingin anaknya gagal UN makanya terus melakukan pengawasan terhadap jam belajar anak.

Bagaimana dengan banyaknya daerah lain yang juga gagal UN baik SMP maupun SMA? Ditanya begitu, Iskandar menolak Balikpapan disamakan dengan daerah lain. “Tiap daerah memang berbeda, tapi Balikpapan termasuk kota yang mapan, fasilitasnya lengkap.

Saya pikir sekolah saja yang tidak maksimal, betul kata Jamrud, guru cari sertifikat, bikin les, jualan buku, ketimbang konsentrasi mendidik anak,” pungkasnya.(yud/metrobalikpapan.co.id/10/05/2010)