DPRD Belum Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu

SAMARINDA – DPRD Kaltim belum memberikan rekomendasi pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, meski sejumlah persyaratan sudah dipenuhi seperti adanya beberapa kecamatan yang bersedia bergabung. Mahakam Ulu adalah nama kabupaten baru yang diusulkan dari rencana pemekaran di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Barat.

"Jadi Dewan belum merekomendasikan untuk pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu. Katanya ada pertimbangan akan membebani anggaran. Saya nggak ngerti beban anggaran dari Pusat atau Tingkat I. Pertimbangannya itu," kata Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja, Minggu (16/5).

Meski secara lembaga pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu belum direkomendasikan, kata Yahya, Fraksi Demokrat, fraksi tempat dia berasal, menyetujui pemekaran kabupaten di Kutai Barat itu. Alasannya, menurut dia, untuk mensejahterakan warga di Mahakam Hulu. "Kalau kita dari Fraksi Demokrat setuju sekali, tapi dewan yang belum merekomendasikan. Padahal persyaratan sudah lengkap, ada dukungan dari kecamatan-kecamatan."

Dukungan senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sudarno. Ia mengatakan, fraksinya mendukung penuh pemekaran Mahakam Hulu. Pemekaran itu diyakini memiliki dampak positif untuk pembangunan di kawasan tersebut.

Pasalnya, wilayah Kutai Barat terbilang memiliki wilayah yang cukup luas. Dengan adanya pemekaran Mahakan Hulu diharapkan mampu meningkatkan kemajuan pembangunan di Kaltim. Hanya saja, lanjut Sudarno, perlu ada tinjauan dan kajian terhadap rencana pembentukan kabupaten baru itu.

"Dalam waktu dekat ini, Gabungan Komisi DPRD Kaltim akan meninjau langsung ke lapangan dan daerah yang akan dimekarkan menjadi Mahakam Hulu itu. Kami berharap agar pemekaran Mahakam Hulu cepat terbentuk supaya membantu pembangunan daerah lainnya," katanya.

Sementara itu, DPRD Provinsi Kaltim belum dapat memberikan rekomendasi pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu. Alasannya, dewan menilai  perlu ada peninjauan kembali rencana pemekaran tersebut  karena harus dipertimbangkan kembali dari segi beban anggaran yang dibutuhkan.