Disdik Tak Mau yang Asal

SANGATTA.  Program sertifikasi bagi guru di Kutai Timur ternyata  lamban.  Menurut Sekertaris  Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim Subiakto,  sampai sekarang  guru yang memperoleh  sertifikasi   dari sekitar 4000 guru  di Kutim, baru sekitar 200 orang. “Saya tidak tahu pastinya, tapi baru sekitar 200 orang yang bersertifikasi,” jelasnya.

Lambannya  program ini karena menurutnya,  Disdik tak ingin  gegaba dalam memberikan  sertifikasi guru. “kami harus selektif. Kalau memang tidak  bisa, maka untuk apa dipaksanakan.  Kami  harus sesuai aturan,  persyaratannya harus benar-benar dipenuhi  baru bisa mendapat sertifikasi. Kami tidak ingin asal – asalan,   kalau memang tidak  mampu, taidak perlu dipaksakan,” katanya.

Disebutkan,  untuk mengejar kualitas pendidikan, maka semua harus  tranparan, harus melaksanakan kewajiban  sesuai aturan,  mulai dari Dinas sampai guru sebagai pelaksana pendidikan.  Selama ini, banyak hal memudahkan  guru  dalam berbagai hal. Seperti kenaikan pangkat, yang  diisyaratkan  bisa naik  dalam dua tahun,  itu memang benar bisa. Hanya saja,  menurutnya, yang jadi pertanyaan,  kalau pada dua tahun  dikatakan bisa, ternyata  memang tepat dua tahun  sudah naik golongan.

“Yang jadi pertanyaan, apakah memang sudah memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan.  Untuk itu kami  pikir tidak semunya bisa, meskipun mungkin  ada yang bisa. Karena itu, untuk tahun ini dan selanjutnya kami akan perketat, agar semuanya berjalan sesuai aturan. Jangan hanya mengejar  hak, sementara kewajiban  tidak,” katanya.

Hal sama dengan sertifikasi, yang konsekuensinya adalah  peningkatan  biaya, sebagai hak bagi guru bersertifikasi. “Kalau bersertifikasi kan dianggap lebih dari yang lain, termasuk dalam kualitas.  Karena itu, mereka mendapat  penghargaan berupa  gaji yang nilainya bisa dua kali lipat.  Kalau gaji  naik tapi kualitas , atau kontribusinya kurang terhadap  pendidikan,  maka tidak perlu sertifikasi. Untuk itu kami memberikan sertifikasi dengan  seleksi yang ketat,  dengan berbagai penilaian yang jelas, tranparan  yang harus dipenuhi guru yang mendapat sertifikasi,” jelasnya.

“Jadi kami tidak ingin menghambat, tapi kami ingin agar semuanya berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban.  Kalau guru mendapat kemudahan dalam kenaikan pangkat termasuk mendapat  pendapatan yang lebih jika bersertifikasi, maka guru juga harus memberikan  lebih untuk  hasil kerjanya sebagai pendidik.  Mereka harus  membuktikan kualitas dirinya pantas mendapatkan penghargaan dan kemudahan ,  dengan   bukti kualitas anak didiknya,”lanjut Subiakto. (jn/metrobalikpapan.co.id/24/05/2010)