Akibat Mandeknya Dana ke KPU, Hari Ini Janji Rp 2 Miliar

SAMARINDA –Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas, M Faisal mengakui adanya kesalahan pengadministrasian yang menyebabkan aliran dana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersendat. Karena itu, Senin (31/5) hari ini Pemkot akan mencairkan Rp 2 miliar untuk operasional KPU dari Rp 6 miliar yang diminta.

Untuk diketahui, KPU kembali mengajukan dana sebesar Rp 6 miliar untuk memenuhi kebutuhan logistik pilkada dan keperluan administrasi lainnya. Dari total yang dibutuhkan sebesar Rp 23,5 miliar, KPU baru menerima sebanyak Rp 4 miliar. Dari kesepakatan Pemkot dan KPU, pencairan dilakukan bertahap. Rata-rata Rp 4 miliar per bulan.

Tapi, hingga tahapan pilkada sampai pada penetapan calon, dana tak kunjung cair. “Ini hanya sedikit kesalahan administrasi internal kami (Pemkot, Red.) Tapi semua sudah diatasi,” kata Faisal tanpa merinci kesalahan macam apa yang membuat KPU meradang hingga lembaga penyelengara pilkada itu mengancam menunda pencoblosan. Ia menambahkan, sebenarnya masalah itu sudah selesai Kamis (27/5) lalu, tapi berhubung Jumat hingga Minggu libur, jadi tertahan sampai Senin hari ini.

Menurut Faisal, saat ini pemkot baru akan mencairkan lagi dana tambahan pilkada sebesar Rp 2 miliar. Dengan begitu, total keseluruhan yang baru dicairkan pemkot Rp 6 miliar jika Rp 2 miliar teralisasi. “Sisanya menunggu penetapan anggaran tambahan. Drafnya sudah masuk ke Panggar (Panitia anggaran DPRD, Red.) dan dibahas di sana,” ujarnya. Ia berharap secepatnya hal itu bisa diputuskan. “Kalau memang minggu depan disetujui, Pemkot akan segera mencairkan sisa dana pilkada ke KPU,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Samarinda Syarifuddin Tangalindo mengatakan, dana itu akan digunakan membayar honor Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). “Mereka sudah menagih janji,” katanya. Selain itu, di awal bulan honor PPK dan PPS termasuk kesekretariatan PPS juga sudah harus dibayarkan termasuk biaya operasional mereka.

Dana itu menurutnya akan bertahan selama seminggu. Hal itu karena alokasi dana memang sudah ada pos-posnya. “KPU tetap konsisten dengan sistem pencairan, tetapi faktanya pencairan tidak sesuai kebutuhan KPU. Kami berharap ke depannya proses pencairan dana pilkada tidak serumit ini,” paparnya.
Perlu diketahui PPDP berjumlah 1.442 anggota. Setiap anggota mendapat honor Rp 750 ribu per paket. Total honor yang harus dibayarkan Rp 1,081 miliar. Melihat angka itu, Rp 2 miliar yang akan dicairkan Pemkot memang cukup. Tapi keperluan KPU tidak hanya itu. “Kegiatan makin padat, otomatis serapan dana akan lebih besar,” ujarnya.

Ia berharap dana sisa dapat cair secepatnya. “Terutama pada bulan Juli karena aktivitas makin padat. KPU memerlukan dana mencapai Rp 11 miliar,” tutupnya. (*/wwn/*/ocr/kaltimpost.co.id/31/05/2010)