Pendidikan Jadi Konsumsi Politik
Janjinya Saja Manis, Realisasinya Minim
SAMARINDA. Kemerosotan dunia pendidikan tak lepas dari minim perhatian pemerintah terhadap perkembangannya. Ini bukan basa-basi, walaupun jargon yang terus didengungkan oleh pemerintah, bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan sudah sangat besar, mencapai 20 persen dari total anggaran pembangunan, tetapi kenyataannya tidaklah semanis itu.
Bahkan, dunia pendidikan terkadang hanya menjadi korban politik, janji manis saat kampanye para calon kepala daerah akan memajukan dunia pendidikan untuk bisa mendukungnya maju di Pilkada, kebanyakan hanya pepesan kosong yang tak terbukti.
Itu salah satu fakta yang terungkap dalam seminar pendidikan yang mengusung tema membedah permasalahan pendidikan di daerah-daerah dalam konteks desentralisasi system pendidikan, pesatnya perkembangan, pesatnya perkembangan IPTEK dan globalisasi menuju Kalimantan Timur yang mandiri dan sejahtera. DR Drs H Rahmad Soe'ud MA, dosen FKIP Unmul misalnya, mencontohkan anggaran pendidikan 20 persen yang saat ini dibanggakan Kaltim bahkan Indonesia, tidak sepenuhnya untuk pembangunan dunia pendidikan, masih digabung dengan yang lain, misalnya soal infrastruktur seperti sekolah dan gaji guru.
"Faktanya memang begitu. Ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang memberikan porsi besar pada pembangunan dunia pendidikan. Bahkan, Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad misalnya, mengalokasikan anggaran Rp7 triliun untuk pendidikan. Itu tidak termasuk gaji-loh," tandasnya kemarin.
Soal dunia pendidikan hanya menjadi konsumsi politik menurutnya bukanlah isapan jempol, menurutnya itu terjadi. Kalau saat Pilkada seorang calon kepala daerah mengatakan siap memperhatikan dunia pendidikan, bahkan mau saja bila harus membahas masalah pendidikan ini sampai seminggu lamanya.
Tetapi kenyataan itu berbeda ketika sudah terpilih jadi kepala daerah, saat dilaporkan masalah pendidikan, yang bersangkutan hanya minta disampaikan kepadanya secara tertulis, untuk dibahas nantinya. "Yah namanya juga politik, ya seperti itu,' tandasnya kemarin.
Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam sambutannya yang disampaikan Kadispora Kaltim Drs H Masri Hadi mengatakan, hingga kini Pemprov memang masih terus berusaha membenahi sistem pendidikan yang ada. Itu meskipun sejumlah prestasi dan kemajuan telah dicapai dengan baik.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan dunia pendidikan dapat dilihat dengan meningkatkan SDM masyarakat. Namun yang dirasakan saat ini, kemampuan SDM masyarakat Kaltim masih terbatas dan belum memuaskan untuk bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia. Ini tentu menjadi PR penting bagi Pemprov Kaltim untuk dibenahi.
Sementara Ketua Majelis Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia (MPI-KNPI) Kaltim Amir P Ali berharap kelanjutan dari kegiatan bisa menjadi lebih baik. Bahkan, nantinya rekomendasi dari kegiatan itu akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengembangkan dunia pendidikan. (ias/sapos.co.id/07/06/2010)




