Sebelum Pendaftaran Siswa Baru Ditargetkan Selesai

SAMARINDA. Permasalahan yang terjadi antara SMAN 10 dan Yayasan Melati terkait aset diharapkan selesai dalam waktu dekat. Itu setelah Pemprov Kaltim turun tangan untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang terjadi tersebut. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP diminta untuk melakukan audit atas aset yang ada di sekolah itu. Dari hasil audit yang dilakukan akan diketahui mana aset SMAN 10 dan yang mana saja menjadi aset dari Yayasan Melati, sehingga semuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari rapat koordinasi (rakor) dengan instansi teknis yang dipimpin Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang digelar Kamis (24/6) lalu diperoleh beberapa kesimpulan, terkait upaya menyelesaikan polemik di sekolah favorit tersebut. "Salah satu upaya yang dilakukan adalah meminta BPKP melakukan audit terhadap aset yang ada di sana, semua semua jelas, mana yang punya Pemprov Kaltim dan SMAN Plus diketahui. Itu baik sarana dan prasarana serta status kepemilikannya. Kita ingin agar persoalan ini tidak ada pihak yang dirugikan, karena ini juga demi kepentingan pendidikan kita," kata Kepala Biro Humas Setprov Kaltim Ahmad Djailani, Jumat (25/6) dalam jumpa pers di kantor Gubernur.

Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim juga ditugaskan menyiapkan langkah kongkrit yang sifatnya menyusun rencana aksi untuk kelanjutan proses belajar dan mengajar SMAN 10 tersebut, sebab saat ini sudah memasuki masa Penerimaan Siswa Baru (PSB).
"Sementara Kepala Sekolah juga kami telah tugaskan untuk menjalankan tugas-tugas akademik sehingga proses belajar dan mengajar berjalan sebagaimana mestinya," ujar Djailani yang juga didampingi Karo Sosial Sigit Mulyono.

Sementara Yayasan Melati,  diminta untuk tetap mengelola pendidikan sesuai dengan peruntukkannya yakni SMP dan SMK Melati sesuai dengan PP No 38/2007 dan No 17/2010. "Proses pendidikan tetap harus berjalan, dan kami pikir proses audit oleh BPKP tak akan berpengaruh akan hal itu," jelasnya lagi.
Sementara Kepala Diknas Musyahrim mengatakan, pihaknya masih akan membahas secara internal rencana aksi untuk kelanjutan proses belajar dan mengajar SMAN 10. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi intensif dengan pihak Yayasan.

"Semua permasalahan yang terjadi diharapkan harus sudah selesai paling lambat awal Juli mendatang. Itu karena tanggal 12 Juli, anak-anak mulai masuk sekolah. Kami ingin khusus SMAN 10, tak ada masalah yang nantinya bisa saja mengganggu proses belajar dan mengajar siswa dan gurunya," tandasnya lagi. (ias/sapos.co.id/26/06/2010)