Tetap Mengacu Progress 23 Persen Bandara Sungai Siring

SAMARINDA. Polemik yang terjadi pada pembangunan Bandara Samarinda Baru di Sungai Siring, Samarinda Utara dipastikan akan terus berlanjut, bila masing-masing pihak tetap kukuh dengan pendiriannya masing-masing. Itu terutama terkait hasil progress dari pembangunan bandara tersebut.

Pemprov tetap ngotot dengan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP dan tim teknis yang dibentuk yakni hanya 23,909 persen, padahal progress yang dibuat PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR), sebagai kontraktornya yang disetujui Pemkot Samarinda juga tetap yakin bahwa progress yang sudah dicapai adalah 32,541 persen.

Kepala Biro Keuangan Pemprov Kaltim Fadliansyah yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, sebenarnya pihaknya pun sudah mengalokasikan sisa utang Pemprov Kaltim senilai Rp31 miliar, untuk sisa dari progress 23,909 persen tersebut. Alokasinya dilakukan di APBD- Perubahan 2010 mendatang. Makanya, ia berharap, APBD-P itu segera disahkan, sehingga pembayaran pun bisa dilakukan, sesuai komitmen yang sudah dibangun oleh Pemprov Kaltim.

"Bila melihat hasil progress yang dilakukan oleh tim dari BPKP dan teknis, utang Pemprov mencapai Rp51 miliar. Bila melihat dari porsi tanggungjawab Pemprov Kaltim 60 persen, maka yang harus dibayar adalah Rp31 miliar, sementara Pemkot Samarinda harus membayar Rp20 miliar. Kita sudah siap, tinggal disahkan saja," ujarnya.
Ia menegaskan, dari arahan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Pemprov tetap akan mengacu hasil audit BPKP dan teknis. Bahwa ada hasil progress lain khususnya dari kontraktor NCR dan disetujui Pemkot, hal itu akan dibicarakan oleh penentu kebijakan masing-masing.

"Soal beda progress silakan tanya langsung ke Pak Gubernur, karena itu menyangkut kebijakan. Yang jelas kalau dari kami, sudah dialokasikan Rp31 miliar itu untuk membayar utang pemerintah kepada NCR," tandasnya.

Sementara itu, pengusaha lokal yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) dan Kaukus Asosiasi Perusahaan Konstruksi (KAPK) Kaltim mempertanyakan proyek pembangunan Bandara Sungai Siring, yang dinilai belum ada kejelasannya kapan diselesaikan.
Bandara  seharusnya menjadi proyek paling prioritas dibandingkan proyek lainnya, salah satunya jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda yang sementara ini sedang tahap pelelangan. Sebab, Samarinda adalah Ibukota Provinsi yang harus ada Bandara untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

"Kami melihatnya jalan tol sudah ditender, begitupula dengan Pelabuhan Maloy dan lainnya, sementara BSB belum. Katanya kontraktornya akan diganti dan lain sebagainya. Jujur kami katakan, diantara proyek prioritas pemerintah seharusnya penyelesaian BSB itu yang paling utama, baru memikirkan yang lainnya," kata Syamsul Tribuana, juru bicara pengusaha lokal di Kadin, LPJKD dan KAPK Kaltim.

Dikatakannya, memang program pembangunan pemerintah selama ini adalah semuanya penting, namun seharusnya ada pemilahan yang berskala prioritas. Dan BSB itulah nomor pertama, karena lahan sudah tersedia, pengerjaannya sudah dilakukan, anggarannya ada setiap tahun. (ias/sapos.co.id/07/07/2010)