Dewan Nilai Kinerja Belum Maksimal

SAMARINDA. Delapan Fraksi di DPRD Kaltim Senin (5/7) dalam rapat paripurna DPRD Kaltim XVIII terkait Pemandangan Umum (PU) Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim TA 2009. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Muksmi Fisal didampingi Wakil Ketua Yahya Anja, Marthen Apuy serta Hadi Mulyadi. Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak hadir pula dalam rapat paripurna kali ini.

Juru Bicara bicara Fraksi Golkar Abdul Djalil Fattah dalam sambutannya mengatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi yang mendalam dan kajian secara komprehensif terhadap opini tidak wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim."Bayangkan saja setelah hasil audit BPK 2009 itu berarti Kaltim telah empat tahun berturut-turut mendapatkan opini tidak wajar yang sebenarnya mencoreng daerah di mata pemerintahan pusat," sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG) Abdul Djalil Fatah SH.

Disamping hal itu sebutnya, dewan perlu melakukan peningkatan pengawasan sebagai bagian dari tugas dan fungsi legislasi atau tugas-tugas kedewanan dalam rangka upaya melakukan perbaikan, sehingga pada tahun-tahun mendatang terdapat perbaikan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
Hal senada diutarakan oleh juru bicara Fraksi Demokrat, Ihkrunie Lutfi Sarasakti yang mengatakan sudah menjadi tugas serta kewajiban dari legeslatif untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai propram pembangunan dalam arti luas yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Oleh karenanya agar hasil audit BPK dapat di jadikan bahan evaluasi bagi gubernur berserta seluruh SKPD terkait, guna seluruh program APBD dapat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Juru bicara fraksi PKS DPRD Kaltim Zaenal,ST, menyebutkan bahwa dengan hasil audit BPK sebagai lembaga penilai bersifat independent itu menjadikan bahan evaluasi bagi pemerintahan daerah yang baru agar selama lima tahun kedepan Kaltim dapat mencapai opini wajar tanpa pengeculian.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN Rakhmad Majid Ghani, Juru bicara Fraksi PPP Rusman Yakub, Fraksi Hanura-PDS Mudiyat Noor dan Fraksi PBD menyebutkan APBD Kaltim tahun 2009 masih belum terserap maksimal sehingga hal ini seharusnya menjadi PR bersama seluruh pihak.
Adapun indikasinya menurut Rakhmad, kesenjangan ekonomi mikro yang bergerak secara lambat terhadap indikator makro ekonomi yang bergerak secara positif. Peningakatan jumlah pengangguran juga belum dapat ditanggunangi.

Selain itu sebut Rusman Yakub, anggaran 20 persen APBD untuk pendidikan masih dirasa belum maksimal, ini dapat dilihat pada angka ketidaklulusan pada saat ujian nasional Kaltim masih salah satu daerah yang terbesar siswa-siswi tidak lulusnya.

Mudiyat Noor menyatakan 2009 banyak asset daerah yang belum dimaksimalkan sehingga pendapatan masih jauh dari signifikan "Seperti yang kita tahu yang menjadi salah satu poin temuan BPK adalah system keuangan pembayaran pajak pendaraan bermotor dan rumah sakit yang berstatus unit swadaya masyarakat," sebutnya.
Syarifah Masittah Assegaf mengatakan 2009 masih ada pembiayaan program yang tidak sesuai dengan perencanaan, dengan penjelasan yang tidak transparan pada beberapa instansi. "Kami dari fraksi Patriot meminta kepada pihak eksekutif beserta jajarannya agar bisa dengan sungguh-sungguh merubah pola pikir untuk mengedepankan kepentingan masyarakat luas,"tegas Syarifah.

Sementara itu juru bicara fraksi PDIP DPRD Kaltim Sudarno mengatakan pada dasarnya tanggapan dewan bukanlah merupakan sebuah upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah.
Melainkan untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang bersih dan berwibawa sebagaimana visi dan misi Kaltim.

Menanggapi hal itu Gubernur Kaltim Drs H Awang Faroek Ishak berjanji akan melakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan selama satu tahun terakhir. Diantarnya dengan melakukan rapat kepada seluruh SKPD dalam rangka  melakukan follow up laporan hasil kerja audit BPK perwakilan Kaltim agar selanjutnya harapan Kaltim untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian terbuka lebar.(agi/sapos.co.id/07/07/2010)