BALIKPAPAN--Kantor wali kota pada Rabu (7/7), disibukkan dengan penyambutan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Wamenhan diterima langsung oleh Gubernnur Kaltim H. Awang Faroek Ishak (AFI), Wali Kota Balikpapan H. Imdaad Hamid,SE, Wawali H. Rizal Effendi SE, Pangdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Tan Aspan, dan para perwira di lingkungan Kodam dan Polda Kaltim.

Sjafrie sengaja datang ke Kaltim untuk menyosialisasikan upaya pemerintah untuk menata operasional koperasi dan yayasan TNI dan rencana pengambilalihan bisnis instansi pertahanan Negara. "Semua rencana itu merupakan amanat UU, termasuk Perpres 43/2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI," kata jenderal bintang tiga tersebut kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di balaikota kemarin.

Sjafrie mengatakan, berbagai peraturan telah menggariskan bahwa TNI tidak boleh lagi berbisnis, baik terlibat secara langsung atau tersembunyi. Saat ini TNI murni untuk alat pertahanan Negara dan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Namun dibalik pelarangan itu, telah ditentukan bahwa prajurit TNI akan dijamin kesejahteraannya agar tetap dapat bertindak secara profesional. "Itu menjadi tantangan bagi negara," kata mantan Pangdam Jaya ini.

Meski demikian, TNI masih diperbolehkan menjalankan usaha melalui kegiatan yayasan dan koperasi meski tetap mengikuti aturan tertentu. Untuk yayasan yang berkaitan dengan TNI, kepengurusannya tidak boleh dijabat TNI aktif dan dilarang untuk ikut berbagai proyek yang dilakukan pemerintah. Berbeda halnya dengan pengalaman masa lalu yang kegiatannya terintegrasi dengan aktivitas bisnis yang dilakukan satuan tertentu yang ikut melaksanakan proyek.

Sedangkan koperasi yang ada boleh diikuti TNI aktif tetapi keterlibatannya tidak mengatasnamakan pribadi dan tidak mengaitkan dengan jabatan dan kepangkatan tertentu. Koperasi TNI hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kalangan internal dan berlangsung di lingkungan TNI semata sehingga tidak boleh lagi melakukan aktivitas bisnis di tempat luar.

Ia mencontohkan, larangan terhadap koperasi TNI untuk membuka stand di pusat perbelanjaan atau terlibat dalam berbagai tender proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. "Semua itu sudah bukan tugas TNI," tegas dia. Meski demikian, Sjafrie Sjamsoeddin berharap lingkungan TNI tidak terlalu ekstrem dan kaku dalam memahami peraturan larangan aktivitas bisnis tersebut.

Namun Sjafrie membuka kesempatan kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk membantu kesejahteraan para prajurit TNI di wilayah pemerintahannya, sebab bakti manunggal TNI juga berhubungan dengan pembangunan masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu Gubernur Awang Faroek Ishak (AFI) menyampaikan bahwa selama ini dirinya pernah memiliki program untuk membantu kesejahteraan prajurit TNI, yaitu saat dirinya menjabat sebagai Bupati Kutai Timur (Kutim) dimana masing-masing prajurit TNI yang bertugas di Kutim mendapatkan bantuan lahan seluas 2 hektare dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. “Bantuan ini diberikan supaya prajurit TNI bisa mengolah lahan tersebut menjadi lahan produktif,” ujar AFI.

Karena itulah AFI mempersilakan kepada para kepala daerah di Kaltim untuk membantu kesejahteraan prjurit TNI yang bertugas di wilayahnya. Adapun bentuk bantuan tersebut terserah dengan kepala daerah setempat, apakah berbentuk pemberian lahan atau berupa bantuan lainnya sehingga kesejahteraan prajurit TNI tetap terjaga.

AFI juga menyampaikan rencana Pemprov Kaltim yang akan membeli satu unit pesawat helikopter untuk membantu operasional prajurit TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia, sebab dengan wilayah perbatasan yang begitu luasnya dibutuhkan mobilitas yang tinggi, maka salah satu solusinya dengan memberikan bantuan helikopter kepada TNI Angkatan Darat (AD) supaya para petugas bisa memantau seluruh wilayah perbatasan.(are/metrobalikpapan.co.id/09/07/2010)