PENGALAMAN tersandung dalam kasus pembangunan pusat perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi, beberapa tahun lalu, agak membuat Awang Faroek Ishak lebih “tabah” menghadapi terpaan masalah. Padahal Kejaksaan Agung, pekan lalu, menetapkan Gubernur Kaltim ini sebagai tersangka dalam pemanfaatan hasil penjualan 5 persen saham PT Kaltim Prima Coal, oleh PT Kutai Timur Energi (KTE), anak Perusda PT Kutai Timur Investama (KTI).

Saat ditemui di rumah jabatan Lamin Etam belum lama ini, Faroek tetap tampak cerah. Namun sesekali raut wajahnya mengeras dengan intonasi suara yang agak meninggi, terutama menyangkut pihak-pihak tertentu yang diduganya bermain di balik status tersangka itu. Sambil menikmati sarapan dengan lauk ikan patin dan telur dadar, Faroek kembali menyatakan sikapnya menghadapi masalah tersebut.

Berikut petikan wawancara dengan mantan anggota DPR-RI selama 9 tahun ini, termasuk di ruang kerjanya: Kaltim Post (KP): Apa sebenarnya yang Anda rasakan begitu mendengar dinyatakan sebagai tersangka? Lebih merasa marah atau sedih? Awang Faroek (AF): Marah, sedih, kecewa, campur-aduklah. Saya belum pernah diperiksa soal itu, kok sudah jadi tersangka.

Sebelum itu saya sudah kirim klarifikasi ke Jaksa Agung, tetapi Jampidsus kok tidak menghiraukannya. Saya tanya ke berbagai ahli hukum, mereka pun tak mengerti kenapa saya jadi tersangka. Bukan saya yang menyuruh KTE memakai uang itu ke mana-mana, itu keputusan direksinya. Setahun terakhir menjadi bupati, direksi tak pernah lapor.

Saya karena sibuk kampanye pencalonan gubernur, jadi tak memperhatikan masalah itu. KP: Tetapi kenapa Anda menduga status tersangka itu terkait juga dengan proyek Bandara Samarinda Baru? AF: Ini sudah campur-aduk. Kasusnya kata kejaksaan soal saham KPC, tetapi kenapa pertanyaan kepada saya dan bawahan saya justru soal proyek bandara.

Ada apa ini? Jangan-jangan betul, saya jadi tersangka karena tak mau mencairkan Rp 150 M untuk NCR (PT Nuansa Cipta Realtindo, kontraktor pembangunan BSB, Red). KP: Tapi bukankah sebetulnya persoalan yang ada hampir bisa diatasi. NCR tak ngotot Pemprov membayar lebih dari Rp 31 M sesuai audit tim teknis, Pemkot Samarinda bahkan berkomitmen membayar porsi atas pekerjaan di luar kontrak.

Jadi kenapa terkait BSB? AF: Secara logika memang seolah-olah tak terkait. Tetapi kalau tak terkait, kenapa kami ditanya kok tidak membayar NCR? Kan sudah ada hasil audit BPKP, bahwa ada 13 item pelanggaran dalam pembangunan BSB. KP: Kalau menurut Anda ini tidak murni soal hukum, berarti ada yang bermain agar Anda menjadi tersangka? AF: Menurut saya ya. Begini, orang-orang ini…… (Faroek minta keterangannya tidak untuk ditulis.

Ia menyebut beberapa nama). KP: Biasanya kalau pejabat tinggi yang menjadi tersangka, banyak orang menawarkan jasa sebagai makelar kasus. Sudah adakah yang menawari Anda? AF: Tidak akan saya layani. Saya merasa benar, tidak korupsi atau menyalahgunakan wewenang.

Jadi akan saya lawan setiap proses yang tak sesuai fakta dan data. KP: Kalau Anda yakin menjadi korban permainan, apa terpikir melapor ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum? AF: Itu yang akan saya diskusikan dengan penasihat hukum saya. Tentu setelah kami menyampaikan semua bukti, fakta dan data ke Kejaksaan Agung.

Saya akan ikuti semua proses hukum ini dengan patuh, tetapi tentu saya juga akan memakai semua hak saya. (Lima hari lalu Awang melalui tim penasihat hukumnya telah mengirim surat klarifikasi ke Kejagung dengan tembusan Presiden SBY dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum). KP: Bagaimana Bu Amelia (istri Awang Faroek, Red.) menanggapi status tersangka ini? AF: Dia meminta saya tabah dan sabar. Bagi saya, karena status tersangka ini jelas pembunuhan karakter, akhirnya saya pun terbebani. KP: Ada kabar menyebutkan, Anda diincar pihak-pihak tertentu karena jarang memberi.

Sementara siapapun yang menjadi gubernur Kaltim, imej-nya kan banyak duit. Menurut Anda? AF: Apa yang mau saya bagi? Kalau duit, duit dari mana? Pendukung saya waktu suksesi gubernur pun ada yang marah. Katanya percuma mendukung saya, dapat proyek saja tak bisa.

Silakan tanya Husin (Kadis PU dan Kimpraswil Kaltim Husinsyah, Red.), pernahkah saya ikut campur soal proyek? Itu karena saya ingin menjadi gubernur yang benar. Kalau mau saya memimpin Kaltim dengan baik, ya, jangan minta macam-macam dong. Saya juga tak mau masuk penjara.(sb silaban/kaltimpost.co.id/19/07/2010)