Kepala SKPD Disuluh Island of Integrity
SAMARINDA. Pemerintahan yang baik merupakan bentuk tatanan hubungan dan interaksi yang selaras, seimbang dan berkeadilan antar sektor-sektor negara, masyarakat bisnis dan masyarakat madani.
Untuk mewujudkan tatanan tersebut, setidaknya diperlukan perbaikan manajemen sektor publik, perbaikan akuntabilitas, kejelasan dan kepastian hukum. Termasuk tersedianya informasi dan transfaransi, guna mendukung pula terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejalan tujuan dimaksud, Pemkot Samarinda melalui Bagian Organisasi melakukan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi/Program Kerja Penerapanan Tata Pemerintahan yang baik melalui model Island of Integrity bagi para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda.
Bertempat di ruang rapat utama Balaikota, kegiatan yang berlangsung Kamis (29/7) tersebut dibuka Asisten IV Sekretaris Daerah Kota Samarinda H Maryadi.
Dikatakan Maryadi, hal ini dilakukan masih dalam kaitan program percepatan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.
"Walaupun sudah agak terlambat, pelaksanaan sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan dari pelaksanaan penyusunan rencana aksi atau program kerja penerapan tata pemerintahan yang baik," jelasnya. Maryadi menyebut, rencana aksi ini bisa dicapai apabila ada kesepakatan dan integritas pemegang amanah. Baik yang terlibat dalam tim teknis maupun seluruh pejabat di level manapun untuk mendukung tercapainya program dimaksud yang dibuat dan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Melalui penerapan Island of Integrity ini tambah Maryadi, diharapkan dapat menjadi motivasi dan dorongan mencegah perbuatan yang menjurus pada pelanggaran. Sebagai aplikasi awal, diantaranya bisa berwujud perbaikan sikap dan pola pikir serta perilaku birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Berkenaan dengan model Island of Integrity, narasumber dari Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara menyebut mencakup arti model wilayah yang bebas korupsi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik.
Karena mustahil apabila pembenahan dapat dilakukan sekaligus pada seluruh area. Sehingga strategi pembenahan harus fokus pada aspek wilayah tertentu sampai terbentuk model semacam Island of Integrity tersebut. (hms3/sapos.co.id/02/08/2010)




