PALANGKARAYA--MI: Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini membuka lowongan untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil bagi masyarakat umum sebanyak 3.934 formasi yang tersebar di 14 pemerintah kabupaten, kota, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yakni 7.146 formasi.

Kepala Sub Bagian Formasi dan Seleksi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kalteng Benny Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (7/8), di Palangkaraya mengatakan, jumlah 3.934 formasi tersebut sesuai dengan jatah yang ditetapkan melalui persetujuan prinsip Kementerian PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) yang diterima akhir Juli lalu. Ribuan CPNS yang dicari itu dibuka hanya untuk 3 formasi, yakni tenaga teknis 1.256 orang, tenaga kesehatan 1.057 orang, dan tenaga guru sebanyak 1.619 orang.

Penerimaan CPNS terbanyak dibuka di Pemprov Kalteng dengan jumlah 292 formasi, kemudian Kabupaten Gunung Mas 291 formasi, dan Barito Timur 282 formasi. Palangkaraya hanya 222 formasi.

"Kuota tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah kebutuhan PNS di setiap instansi masing-masing daerah yang telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu. Hanya, tidak semua usulan yang disampaikan disetujui, seperti Pemprov Kalteng yang sebelumnya mengusulkan 457 formasi, hanya disetujui 292 formasi," ujarnya.

Persetujuan prinsip tersebut akan dirinci lagi sesuai jabatan, nama, kualifikasi pendidikan, golongan ruang, dan rencana penempatan. Saat ini pihaknya tengah memproses hal tersebut untuk diusulkan kembali ke Kementerian PAN agar mendapat persetujuan tertulis. Usulan selambatnya disampaikan akhir bulan ini.

"Setelah persetujuan tertulis diberikan Kementerian PAN dan diserahkan lagi ke provinsi dan kabupaten dan kota, nanti diumumkan oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang," jelasnya.
Diperkirakan, jadwal penerimaan CPNS tersebut tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni menjelang akhir tahun atau sekitar November.

Untuk pengangkatan tenaga honorer, Benny mengatakan, seluruh kabupaten dan kota se-Kalteng masih melakukan pendataan tenaga honorer sesuai surat edaran Menteri PAN Momor 5 Tahun 2010 yang diterima BPKP Kalteng pada 28 Juni. "Pendataan itu dilakukan terhadap pegawai honorer yang belum sempat dimasukkan dalam database dan bekerja sebagai honorer di instansi pemerintah," jelasnya. (SS/OL-5/mediaindonesia.com/09/08/2010)