Wagub : Jangan Sampai Ada Guru yang Belum Menerimanya

SAMARINDA. Komitmen Pemprov Kaltim untuk memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif  senilai Rp1 juta per guru, untuk semua guru, tidak hanya yang PNS, tetapi juga guru honor, termasuk yang mengajar di sekolah negeri dan swasta dipastikan Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy tetap akan berlanjut. Bahkan, pihaknya pun akan terus memonitor perkembangannya, kabupaten/kota mana saja yang belum melaksanakan komitmen itu dan apa saja yang menjadi kendalanya. Tentu saja akan ada sikap dari Pemprov Kaltim bilamana ada kabupaten/kota yang tidak menjalankan kebijakan itu.

Apalagi, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tentu saja tak ada alasan untuk tidak menjalankannya. Menurut Farid, dari Rp1 juta yang telah menjadi kesepakatan untuk insentif guru, yang jadi tanggungjawab Pemprov Kaltim adalah Rp300 ribu, sementara sisanya atau Rp700 ribu jadi tanggungjawab masing-masing kabupaten/kota.

"Tentu saja kita akan lihat nanti, kabupaten/kota mana saja yang sudah menjalankan maksimal dan mana yang belum menjalankan sama sekali. Mungkin juga ada daerah yang menjalankan setengah saja, misalnya total insentif yang diserahkan kepada guru hanya Rp700 ribu, itu pun tidak ada masalah, asalkan ada penjelasan saja, mengapa seperti itu yang dijalankan," tegasnya lagi.

Menurutnya lagi, proses pendataan untuk guru, yang tidak hanya berasal dari sekolah negeri, tetapi juga swasta termasuk dari aliyah dan madrasah juga diperlukan dan sangat penting. Dengan pendataan yang dilakukan itu,  nantinya akan diketahui berapa sebenarnya jumlah guru yang berada di Kaltim, termasuk pemisahannya. Ini pun penting, sehingga tidak ada lagi guru yang merasa belum menerima dana insentif, hanya karena belum terdata.

"Jangan sampai itu yang terjadi, makanya proses pendataan  sangat penting. Saya kira, proses ini pun masih terus dilakukan, nanti tentu akan kita cek lebih lanjut," tegasnya lagi. (ias/sapos.co.id/10/08/2010)