Polisi Malaysia Sandera Tiga Petugas DKP

JAKARTA. Penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) RI yang sedang berpatroli di perbatasan laut oleh Marine Police Malaysia (MPM) berbuntut panjang. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana melakukan protes keras kepada pemerintah Negeri Jiran.
Penangkapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu dinilai tidak relevan. Karena, para petugas itu ditodong senjata dan disandera MPM pasca bertugas mengamankan tujuh nelayan Malaysia yang menerobos batas laut Indonesia.

Tadi malam, pihak Kemenlu telah mengupayakan pembebasan tiga petugas yang bertugas di DKP Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Bahkan, Menlu Marty Natalegawa telah berkomunikasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru untuk menangani kasus tersebut.

"Untuk saat ini kami mengupayakan akses kekonsuleran bagi tiga petugas itu dalam waktu dekat," ujar Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah di Jakarta kemarin (15/8).
Tiga petugas itu ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Bintan, sekitar pukul 22.00 waktu setempat, Jumat (13/8) kemarin. Mereka adalah Asriadi ,40; Erwan ,37; dan Seivo Grevo Wewengkang, 26. Ketiganya ditangkap ketika sedang melakukan patroli di area perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penangkapan itu terjadi tidak lama setelah petugas DKP menahan tujuh nelayan Malaysia yang melakukan aktivitas mencurigakan di kawasan perbatasan laut. Mereka sempat diberikan tembakan peringatan dan ditodong oleh MPM. Karena petugas DKP tidak dibekali persenjataan maka terpaksa mereka menyerah dan disandera.
Selain upaya pembebasan, Kemenlu juga menyampaikan nota protes kepada Malaysia jika terbukti penangkapan itu melanggar prosedur. Kini, Kemenlu masih menunggu data koordinat tempat peristiwa terjadi untuk memperkuat bukti bahwa penangkapan dilakukan di wilayah Indonesia.

Dihubungi terpisah, Menteri KKP, Fadel Muhammad mengecam keras penangkapan petugasnya Malaysia itu. Padahal, menurut Fadel, berdasarkan laporan dari lapangan bahwa apa yang dilakukan oleh petugas DKP sudah benar. Mereka malam itu sedang bertugas dan berhasil menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Mereka kurang ajar dan memasuki teritori kita, sebagai petugas wajib keras terhadap hal itu," kata Fadel.

Mantan Gubernur Gorontalo itu mengatakan, saat ini KKP sedang mengirim tim untuk menuntaskan kasus ini. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Fadel menerima laporan bahwa ketiga petugas itu kini diamankan di Johor Bahru. "Saya sudah langsung kirim orang ke Johor dan minta diselesaikan," terang dia.
Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan terjadi penembakan dalam proses penangkapan petugas itu. Namun, penembakan itu tidak ditujukan kepada petugas dan hanya tembakan peringatan.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah akan menempuh jalan diplomasi untuk menyelesaikan masalah di penangkapan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh kapal patroli Malaysia.

"Ini sedang diselesaikan antarkedua negara. Menlu sudah bekerja, kementerian DKP juga sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah itu," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Djoko mengatakan, presiden telah mengetahui peristiwa tersebut, dan berharap diselesaikan dengan cara baik-baik. "Nanti kita ikuti prosesnya," kata Djoko.
Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan, TNI AL juga tengah membantu menyelesaikan. "Kita telah mengambil langkah-langkah penyelesaiannya," kata Panglima, tanpa menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq ikut memberi respon keras atas tindakan patroli Malaysia yang menembaki kapal patroli DKP di wilayah perairan Indonesia. "Ini bukan lagi wujud provokasi, tapi sudah konfrontasi," kata Mahfudz.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus segera bertindak mengumpulkan fakta dan bukti. Dari sana, Mahfudz meminta Kemenlu mengajukan protes resmi. "Pemerintah Malaysia harus meminta maaf kepada pemerintah Indonesia," ujar politisi PKS itu.

Mahfudz menegaskan, peristiwa tersebut kembali menunjukkan keangkuhan Malaysia terhadap Indonesia. Pemerintah Malaysia, imbuh Mahfudz, harus diingatkan agar tidak terus memupuk sikap ketidaksukaan dan permusuhan.
"Saya khawatir pada saatnya ini bisa menjadi bom waktu bagi hubungan kedua bangsa dan negara serumpun ini," tandas Mahfudz. (sof/zul/pri/jpnn/sapos.co.id/16/08/2010)