Pembangunan Kawasan Perbatasan Bergantung Anggaran Pusat -

SAMARINDA- Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tak bisa memastikan berapa lama pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim benar-benar terealisasi sehingga bisa menjadi beranda terdepan Indonesia. Karena, kata dia, tentang hal itu bergantung anggaran yang digelontorkan pusat ke Kaltim untuk membangun kawasan perbatasan tiap tahunnya.
Meski begitu, dia punya keyakinan dalam lima tahun ke depan pembangunan di kawasan perbatasan bisa lebih maksimal.

“Dalam lima tahun, insya Allah, bisa,” katanya, Selasa (17/8).
“Makanya ke depan ini kita usahakan ada DAK (dana alokasi khusus, Red.) untuk perbatasan dan Inpres (Instruksi Presiden) khusus pembangunan perbatasan. Inilah yang kita tunggu,” lanjutnya.

Diketahui, tiga kabupaten di Kaltim masuk kawasan perbatasan. Yakni, Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau. Ada 15 kecamatan. Rinciannya, dua di Kutai Barat, delapan di Nunukan, dan Lima di Malinau. Jumlah desanya ada 225 buah. Dengan panjang perbatasan 1.038 kilometer.
Awang menjelaskan, dalam hal pembangunan dan penanganan kawasan perbatasan tak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada sektor lain yang juga punya tanggung jawab untuk membangun kawasan perbatasan.

Hal terpenting yang harus dilakukan untuk warga di kawasan perbatasan tentunya meningkatkan kebutuhan dasar. Seperti infrastruktur, air bersih, dan listrik.
“Kesejahteraan warga di perbatasan harus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertiggal Adri Paton mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat perbatasan khususnya di Kutai Barat, bisa dilakukan dengan membuka S-1 Perbatasan. Ini seperti yang sudah dilakukan di perbatasan yang ada di utara Kaltim.

“Pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur adalah hal mendasar yang harus dipenuhi,” katanya, saat bicara dalam sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di Kecamatan Long Apari, Kutai Barat, pekan lalu.
S-1 Perbatasan ini, kata dia, kerja sama yang dilakukan antara pemkab dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, sejauh ini sudah banyak program infrastruktur yang dilakukan untuk membuka keterisolasian di perbatasan. Yang sudah dilakukan, di antaranya, jalan lingkar luar di Pulau Sebatik. Proyek ini dikerjakan sejak 2008 lalu, saat ini dalam tahap pengerjaan. Ada juga program membuka jalan dari Long Ampung, Malinau ke Long Bagun, Kutai Barat.

Selain itu, untuk bandara dilakukan peningkatan landasan pacu pada tiga bandara di perbatasan. Yakni, Datah Dawai, Long Ampung, dan Long Bawan. (far/kaltimpost.co.id/19/08/2010)