Soal Audit SMA 10, Asisten III Sebut BPKP Hanya Dimintai Pendapat

SAMARINDA - Asisten III Sekprov Kaltim Sutarnyoto menegaskan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap aset di SMA 10 Melati, tak ditemukan adanya penyimpangan. Hasil audit, kata dia, sudah ada di tangan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Wagub Farid Wadjdy, dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Irianto Lambrie.

“Tak ada penyimpangan di situ (hasil audit, Red.), yang saya lihat begitu. Itu kan BPKP hanya dimintai pendapatnya oleh Pemprov terkait status aset yang ada di sekolah itu (AMA 10, Red.). Jadi siapa yang bilang ada penyimpangan?” tuturnya.
Sebelumnya, sumber harian ini menyebutkan jika pemeriksaan terhadap aset dan penyaluran dana ke SMA unggulan tersebut, kemungkinan besar bisa menyeret beberapa oknum di  Pemprov Kaltim dan Yayasan Melati ke ranah pidana. “Banyak pelanggaran, mulai dari cara pemberian dana dan peruntukannya,” kata sumber itu (Kaltim Post, 7 September 2010).

Menurutnya Sutarnyoto, dalam audit itu secara umum hanya menjelaskan, soal kronologis pengadaan aset. Seperti, sumber dananya, juga status kepemilikannya -- milik pemerintah atau yayasan. Sekarang, terang dia, setelah adanya hasil audit itu yang harus dicarikan jalan keluar adalah soal pemanfaatan aset, yakni ada yang dikelola pemerintah atau yayasan.
Sejauh ini, yang sudah jelas adalah tentang status SMA 10, SMP Melati dan SMK Melati. SMA 10 sudah pasti ada di bawah pemerintah, sedangkan SMP dan SMK ada di bawah yayasan. Sutarnyoto menambahkan, jika telaah di level pimpinan sudah tuntas, maka pihaknya akan memberi penjelasan secara gamblang soal masalah tersebut kepada media massa.

“Nanti akan kita jelaskan secara tertulis, kita jumpa pers lah. Rencana saya besok (hari ini, Red.) pagi mau menghadap Pak Sekprov dulu,” tuturnya. Selain itu, jika hasil telaah pimpinan tentang hasil audit itu tuntas, juga akan dilakukan pembahasan internal dengan pimpinan yayasan.
Sementara itu, Kepala Biro Sosial Setprov Kaltim Sigit Muryono menyebutkan, saat ini memang hasil final audit tersebut sudah ada pada Gubernur. Tapi, dirinya belum tahu secara pasti apakah sudah ada pertemuan pembahasan soal hasil audit tersebut atau belum. “Kalau saya tidak salah kan hasilnya diserahkan pas dekat Lebaran kemarin. Nah setelah itu libur, mungkin setelah Lebaran ini baru dibahas,” terangnya.

Diketahui, sebelumnya sudah digelar pertemuan untuk memaparkan hasil audit sementara oleh BPKP dengan mengundang instansi terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. Seperti, Dinas Pendidikan, Biro Sosial, hingga Biro Humas. Saat itu pihak sekolah juga diundang tapi hanya melalui pesan singkat (short message services). Pertemuan kala itu tertutup.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) pernah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan di sekolah tersebut pada 2008 – saat itu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)  dijabat Yuspar. Bantuan sosial (bansos) sejumlah Rp 79,61 miliar itu mengucur dari Pemprov Kaltim ke Yayasan Melati tahun 1994 hingga 2007. Penyaluran dananya ditengarai bermasalah, menyusul adanya kejanggalan dalam penggunaan dana tersebut.
Saat itu beberapa orang sudah dipanggil Kejati untuk dimintai keterangan.  Belakangan  Kejati mengaku tidak pernah menerima laporan kasus tersebut. Aspidsus Kejati Kaltim Baringin Sianturi beberapa waktu hanya mengatakan, kalau memang ada penyimpangan di lembaga pendidikan itu silakan dilaporkan ke aparat hukum. Selain kejaksaan, laporan bisa ke kepolisian atau KPK.

Ketua Dewan Penasihat DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kaltim Rahmadi A Rachim sebelumnya menyebutkan, Kejati harus melakukan pemeriksaan internal terkait menguapnya kasus SMA 10 yang sempat diselidiki tersebut. Jika hilang, kata dia,  Kejati harus melakukan pemeriksaan internal mencari penyebabnya. (far/kaltimpost.co.id/15/09/2010)