Tahun Ini, BPN Kaltim Bagikan 15.011 Sertifikat Gratis

SAMARINDA  –  Kepala Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) Kaltim Subowo Meru melarang semua pegawai BPN di 13 kabupaten/kota se-Kaltim -- termasuk di kanwil --, untuk menerima berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah dari masyarakat. Bagi yang ingin menyertifikatkan tanahnya diminta untuk memasukkan permohonan di loket-loket yang telah disediakan.

“Jadi saya tidak mau lagi mendengar ada suara sumbang yang menyebut ada pegawai menerima berkas dari pemohon. Semua harus lewat loket. Kalau masih ada yang seperti ini, silakan lapor ke saya dan akan saya tindak,” tegas Subowo Meru usai upacara peringatan 50 tahun agraria di Kantor BPN Kaltim Jl M Yamin Samarinda, (24/9) kemarin.

Pernyataan yang bersifat warning ini disampaikan Subowo sehubungan tekad pelaksanaan reformasi agraria di jajaran BPN se-Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu dia tekankan karena sewaktu masih menjabat 2 bulan sebagai Kakanwil BPN Kaltim April 2009 lalu, Subowo sudah menerima keluhan terkait kinerja BPN Balikpapan yang ada pegawainya menerima berkas dengan iming-iming tertentu, serta memberi keleluasaan kepada calo.

“Biasanya, pemohon itu diiming-imingi supaya cepat jadi sertifikatnya. Dan, ada juga yang menambah tarif, misalnya mestinya hanya Rp 1 juta tapi dibuat Rp 1,5 juta. Yang seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” serunya.

Setelah mendapat laporan itu, ia lantas meminta Kepala BPN Balikpapan Samekto untuk membenahi sistem dan membersihkan praktik percaloan.
“Saya ambil contoh Balikpapan, karena umumnya keluhan itu awalnya dari sana. Bisa jadi Balikpapan seperti itu karena pembangunan kotanya dinamis dan pesat,” jelasnya.

Untuk meminimalkan praktik percaloan, langkah terlebih dahulu adalah membenahi sistemnya. Setiap berkas yang dikirim ke Kanwil BPN Kaltim –untuk ukuran 2.000 meter persegi hingga 15 hektare, tidak boleh lagi dibawa oleh pemohon, melainkan harus dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi. Begitu pula jika SK sertifikatnya sudah terbit, tak perlu lagi diambil oleh pemohon, tapi dikirim dan teregistrasi dengan baik.

Selain di atas, BPN juga bertekad menerapkan secara penuh dedikasi 5 program strategis, yakni, 1) percepatan, ketepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas legalisasi aset tanah masyarakat dan pemerintah, 2) reforma agraria, 3) penertiban tanah telantar, 4) penyelesaian masalah pertanahan (sengketa dan konflik), dan terakhir Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah) guna memberikan keadilan akses pertanahan bagi masyarakat.

“Karena itu, saya mengimbau masyarakat dalam pengurusan sertifikat untuk tidak melalui perantara atau calo,” jelasnya. Jasa calo, lanjut dia, tidak memberi jaminan cepat pembuatan sertifikat.

“Yang terpenting itu, jelas riwayat tanahnya (segel atau pelepasan hak, Red.) dan lengkap syaratnya, pasti selesai. Tempo pengurusan bervariasi, bisa sebulan sampai 3 bulan,” imbuh mantan Kepala BPN Kota Bogor.

Kemarin, Subowo juga menyebutkan bahwa sebanyak 15.011 bidang tanah yang masuk program kerakyatan dibiayai APBN 2010, digratiskan untuk masyarakat Kaltim. Program kerakyatan ABPN ini meliputi Proyek Operasi Nasional Pertahanan (Prona) 1.890 bidang, usaha kecil menengah (UKM) 800 bidang, transmigrasi 2.321 bidang, dan redistribusi tanah 9.500 bidang (selengkapnya lihat grafis).

Dari 15.011 bidang tanah yang proses pengurusannya gratis di 13 kabupaten/kota se-Katim itu, hingga September ini baru sekitar 4.360 bidang yang selesai. Sisanya diperkirakan rampung hingga akhir tahun.

“Kita optimistis selesai semua, karena yang 11.000 ribu bidang itu rata-rata proses akhir, tinggal SK (surat keputusan) dan pengesahan,” tambahnya. (ibr/kaltimpost.co.id/27/09/2010)