SURABAYA I SURYA - Sejumlah pejabat setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jatim, yang dinilai kinerjanya buruk atau tidak produktif, terancam akan dimutasi. Demikian penegasan Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, Minggu (3/1/2010), di Surabaya.

Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan evaluasi sementara, dari 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk pengawasan Komisi B, ada sejumlah kepala dinas yang terancam dimutasi. Mereka, di antaranya, kepala Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Keuangan, Disperindag, dan PU Bina Marga.

“Dinas-dinas ini kinerjanya tidak pernah tercapai (tidak bagus, Red),” katanya menegaskan.

Menurut dia, dari beberapa pertemuan dengan kepala dinas tersebut, mereka ini dinilai masih kurang dalam melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Sehingga, kinerja yang ditunjukkan amburadul.

Untuk itu, lanjut Mochammad Machmud, komisinya akan membuat penelitian secara khusus untuk melakukan evaluasi dengan polling. “Hasilnya akan kami serahkan ke wali kota,” terang Machmud.

Hal sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Eddie Budi Prabowo. Ia mengatakan keberanian Wali Kota Surabaya yang baru beberapa hari dilantik, Tri Rismaharini, harus benar-benar dibuktikan. Bahkan, tidak hanya pejabat yang tidak produktif yang akan dimutasi, melainkan pejabat yang sudah pensiun namun tenaganya masih dibutuhkan di pemkot.  “Pensiunan maupun kepala dinas yang tidak produktif harus diganti,” ujar Eddie Budi Prabowo menegaskan.

Adapun pensiunan yang masih bertahan di Pemkot Surabaya, di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya Sahudi, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Sri Mulyono, Tenaga Ahli Purwito, Asisten IV Sekkota Surabaya Tri Siswanto, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya Abu Chazim Latief.

Sementara pejabat-pejabat yang dinilai dewan tidak produktif adalah, Kepala Dinas Pertanian Samsul Arifin, Kepala Dinas Disperindag Kota Surabaya Endang Tjaturahwati, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya Sigit Sugiharsono, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Suhartoyo.

Tanpa Alasan Jelas

Eddie menuturkan, dengan melihat fakta di lapangan bahwa pensiunan-pensiunan yang telah diperpanjang harus dihentikan dominasinya, maka kondisi itu juga harus diterapkan pada Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya Sahudi. Sebab, katanya, keberadaan Sahudi tidak membuat pendidikan di Surabaya menjadi lebih maju. Selain itu, Sahudi merupakan pejabat yang diperpanjang jabatannya tanpa ada alasan jelas.

Eddie, yang juga penasehat Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, menuturkan, rotasi yang akan dilakukan pimpinan baru harus didasari karena profesionalitas, bukan karena pesanan dari pihak-pihak tertentu. Untuk mewujudkan ini, lanjut dia, wali kota harus memfungsikan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Surabaya. Menurut dia, jika fungsi instansi ini berjalan sebagaimana mestinya, maka keberpihakan pada pihak-pihak tertentu tidak akan terjadi.

Eddie menegaskan, sebagai masukan yang cukup penting, wali kota tidak diperbolehkan memperpanjang pejabat yang sudah memasuki usia pension. Pasalnya, hal ini akan menghambat proses regenerasi di tubuh Pemkot Surabaya.  Sumber : www.surya.co.id, 01/10/2010