JAKARTA   -   Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengharapkan agar pemerintah pusat dan daerah bisa kompak bersama-sama mengelola Blok Mahakam.

"Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersatu untuk bekerja sama. Tidak bekerja sendiri-sendiri, apalagi saling meninggalkan," kata Awang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/10). Untuk itu, Awang berharap pemerintah pusat mendengarkan aspirasi rakyat Kaltim yang juga ingin dilibatkan dalam pengelolaan Blok Mahakam. "Jadi, sudah sewajarnya jika kami mengharapkan pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan daerah. Bukan justru meninggalkan daerah," ujarnya.

Awang menjelaskan, minat masyarakat Kaltim untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam cukup besar. Apalagi, untuk mengelola Blok Mahakam saat ini sudah bisal dilakukan oleh putra-putra terbaik bangsa Indonesia. "Karena, yang bekerja di blok-blok Kaltim itu sebagian besar sudah orang-orang kita Indonesia. Jadi, secara SDM kita ini sudah siap ikut berkiprah dalam bisnis ini," tambahnya.

Untuk itu, Awang juga berharap agar daerah di tingkat II di Kaltim bisa mendukung program ini, demi terwjudnya aspirasi masyarakat. "Bukan sebaliknya, malah menyudutkan langkah-langkah yang sedang dilakukan," ujarnya.

Awang mengaku, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak di pusat. “Kita sudah temui Pak Menteri ESDM, Dirut Pertamina, serta Kepala BP Migas. Bahkan keinginan rakyat Kaltim itu sudah saya sampaikan juga ke Bapak Presiden. Mudah-mudahan hasilnya positif,” ujarnya.

“Kami paham jika ada yang merasa ditinggalkan. Masalahnya, kami tidak mungkin melakukan lobi-lobi di Jakarta dengan mengikutsertakan semuanya. Yang pasti, koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif di daerah tingkat II,” ucapnya.

Ketika ditanya hasil pertemuannya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Awang mengaku belum ada hasil konkret. Meski begitu, ia mengaku optimis Pertamina akan menjadi mitra yang baik bagi masyarakat Kaltim.

"Ya, pada Prinsipnya Ibu Karen sudah bisa memahami mengapa kami pemerintah Provinsi Kalimantan Timur begitu antusias untuk bisa ikut berpartisipasi di Blok Mahakam. Ini kan suara rakyat Kaltim," ujar Awang.

Meski begitu, Awang belum bersedia memerinci hasil pertemuannya dengan para pejabat Pertamina. "Perjalanannya masih panjang, namun kami terus berjuang untuk bisa ikut," tuturnya.

Blok Mahakam selama ini dikelola Total dan Inpex dan kontraknya akan berakhir tahun 2017 mendatang. Namun sejak beberapa waktu lalu telah dilakukan negosiasi-negosiasi antara pihak pemerintah dan dua perusahaan asing tersebut. Menurut Awang, ada dua hal yang menjadi pokok bahasan dalam negosiasi. Yakni, lanjut tidaknya kontrak Total dan Inpex di Blok Mahakam, serta keinginan pemerintah untuk bisa melakukan pembelian saham dengan harga pasar (farm-in) sebelum kontrak itu berakhir.

Namun demikian, hingga sekarang negosiasi-negosiasi yang dilakukan belum mencapai titik temu, karena pihak Total tak mau sahamnya dibeli dengan uang. “Setahu saya, pihak Total minta sahamnya diganti dengan ladang minyak,” tegas Awang.

Dalam negosiasi-negosiasi seperti itulah Awang mengharapkan pemerintah pusat tidak meninggalkan daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat harus secara optimal mengakomodasi kepentingan daerah.

“Kalau Pertamina bisa farm-in, daerah mestinya juga harus dapat, karena itu memang aspirasi kami. Kita bisa saja melakukan negosiasi sendiri, tapi kan lebih bagus kalau bersama-sama. Sebab yang namanya pemerintah itu ya pusat dan daerah,” ungkapnya.

Untuk bisa mewujudkan keinginan itu, Awang memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan diri secara matang. Tidak saja dalam pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak Total berakhir, tapi juga untuk ikut serta dalam melakukan farm-in.

Salah satu bentuk kesiapan itu adalah dengan melakukan joint venture antara PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang merupakan perusahaan daerah dan PT Yudhistira Bumi Energi (YBE) – perusahaan swasta nasional yang expert di bidang pertambangan.“Jadi, dari sisi pendanaan kami juga telah siap. Dan dana itu sama sekali bukan berasal dari APBD. Dana dari APBD nol rupiah,” tegasnya. (aj/jpnn/kaltimpost.co.id/25/10/2010)