Kepala BKN : Manajemen PNS Hadapi Dua Tantangan
Jkt-Humas, saat ini manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi dua tantangan. Pertama, menyangkut bagaimana meningkatkan profesionalisme PNS sebagai salah satu unsur aparatur Negara. Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh PNS khususnya para pejabat pembina dan pengelola kepegawaian. Demikian pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat (3/12).
Kepala BKN lebih jauh menjelaskan bahwa aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian merupakan bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian secara menyeluruh. Sementara itu, di sisi lain pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan segala kendala yang ada belum dapat berjalan secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menjelaskan bahwa BKN dibentuk untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen PNS. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Untuk mencegah kasus kepegawaian, perlu dibangun kepercayaan (trust buliding) dan kejujuran antara BKN dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai mitra kerja. Trust building dimaksudkan agar ada kesesuaian antara kebenaran material dan kebenaran formal.
Saat memberikan laporan pada Raker ini, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Wiritno mengatakan bahwa tujuan Rapat Kerja Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ini adalah untuk mewujudkan kesamaan visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian. Raker yang dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyo sebagai Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes APIP), para Inspektur Kementerian, Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Inspektur Pemerintah Provinsi berlangsung di Hotel Sahid Yogyakarta, Jumat-Minggu (3-5/12).




