BALIKPAPAN-MICOM: Dibanding 2009, jumlah pelanggaran dan tindak indisipliner yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkot Balikpapan pada 2010 mengalami penurunan. Sebagian besar terjadi pada pelanggaran peraturan pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Pernikahan bagi PNS, serta tindak indisipliner.

"Jumlah pelanggaran yang dilakukan PNS selama 2010 lalu hanya mencapai 17 kasus pelanggaran, sedangkan pada 2009 silam mencapai sekira 20 kasus," kata Inspektur Inspektorat Syarifuddin, Selasa (4/1).

Dari 17 kasus tersebut, 10 kasus telah telah menghasilkan kesimpulan dan telah direkomendasikan ke wali kota, sebagai pemegang kebijakan dari tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus tersebut sedangkan 7 kasus lainnya masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan.

"Paling banyak karena kawin dua kali (poligami), ada juga yang sering bolos kerja. Kami sudah rekomendasikan kepada pimpinan," terang dia.

Dia menambahkan, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan seorang PNS.

Untuk itu, ia berharap, pada 2011 ini, seluruh PNS di jajaran Pemkot Balikpapan dapat meningkatkan kinerjanya sebagai PNS, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan selama ini menjadi PNS.

"Kalau sanksi berat, bisa berupa penundaan kenaikan jabatan, bahkan sampai pemberhentian sebagai PNS," tambahnya. (*/OL-10/mediaindonesia.com/04/01/2011)