Kaltim Tak Minta Otonomi Khusus
Gubernur Kembali Singgung Minimnya Dana Pusat
SAMARINDA - Gubernur Awang Faroek Ishak kembali menegaskan, hingga saat ini Kaltim masih minim mendapat perhatian dalam soal gelontoran dana dari Pemerintah Pusat.
Awang menilai, sampai sekarang, salahsatu hal yang paling menjadi perhatiannya adalah soal perimbangan keuangan. Kaltim, kata dia, tiap tahun diketahui sebagai provinsi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) besar -- pada 2008 menyentuh Rp 315 triliun. Tapi, sampai kini dana yang kembali ke daerah masih juga belum sesuai yang diharapkan. Padahal, Kaltim sedang giat-giatnya melakukan pembangunan.
“Kita butuh sumber dana yang besar untuk membangun Kaltim,” katanya.
Menurutnya, Kaltim membutuhkan dana lebih dari pusat untuk membiayai program-program yang akan dan sedang berjalan. Seperti, proyek pembangunan jalan, baik jalan bebas hambatan maupun jalan akses ke semua daerah, hingga kawasan perbatasan. Ada juga proyek pembangunan jembatan, hingga lapangan terbang.
Yang saat ini jadi perhatian pihaknya adalah menambah panjang landasan pacu di tiga bandara yang masuk kawasan perbatasan, Datah Dawai di Kutai Barat, Long Bawan di Nunukan, dan Long Ampung di Malinau. Masing-masing akan diperpanjang hingga 1.800 meter.
Meski begitu, Awang juga tak menampik, kalau Presiden sudah memberi perhatian lebih dalam pembangunan Kaltim. Hanya saja, pihaknya akan terus melakukan perjuangan agar ke depan bisa mendapat perimbangan dana yang lebih adil dari pusat. Perjuangan yang akan dilakukan, tegas Awang, yakni secara konstitusional. Pihaknya tak akan meminta otonomi khusus, atau perjuangan di luar konsitusi.
“Saya sudah tegaskan, kami akan berjuang (untuk mendapatkan dana perimbangan yang adil, Red.), tapi perjuangan yang sesuai konstitusi,” tuturnya.
Sebelum ini, Awang juga pernah menyebutkan, Pemprov Kaltim belum puas dengan kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Meski begitu, jelas dia, dana-dana yang digelontor sudah bisa digunakan untuk memenuhi pembiayaan proyek strategis yang sedang dijalankan Pemprov. Seperti, pembangunan infrastruktur, membangun kawasan perbatasan, trans Kalimantan, dan beberapa bandara.
Data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, dalam tiga tahun terakhir, PDRB Kaltim angka rata-ratanya Rp 300 tiriliunan. Pada 2008, jumlah PDRB yang disetor menyentuh Rp 315 triliun, tahun 2009 jumlahnya sempat turun menjadi Rp 281 triliun. Pada 2010, diprediksi angkanya akan kembali pada posisi di atas Rp 300 triliun, pada triwulan ketiga 2010 saja sudah menyentuh Rp 240 triliun. Meski begitu, jumlah yang diterima kembali ke Kaltim masih berkisar 5 persenan. (far/kaltimpost.co.id/17/01/2011)




