Soal Pernyataan Ichsanudin yang Minta APBD Dibeber di Internet

SAMARINDA–Pemprov Kaltim berencana membeber APBD provinsi ini di internet mulai tahun ini sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan keuangan daerah. Namun, Pemprov belum berani membeber angka APBD secara rinci. Yang dibeberkan hanya angka anggaran secara umum.

Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim Fadliansyah mengatakan, APBD memang tak akan dibeber rinci, melainkan hanya jumlah anggaran secara umum. Misalnya, berapa angka pendapatan dan belanja. Selain itu, nominal belanja langsung, belanja tidak langsung, dan lainnya.

Pemprov katanya, khawatir jika APBD dibeber rinci di dunia maya akan dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Dia menyebutkan pengalaman saat pihaknya memasang hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rutin tiap tahun di internet. “Ada oknum yang memanfaatkan hasil BPK itu, makanya kami tak pernah lagi membebernya di internet,” katanya. Saat disinggung, apakah hanya karena alasan itu, APBD tak bisa dibeber rinci di internet, Fadli menjawab tidak juga. Selama ini data rinci APBD memang sangat susah didapat masyarakat.    

Pernyataan Fadliansyah soal rencana membeber APBD di internet itu, adalah jawaban ketika disinggung tentang transparansi APBD yang sebelumnya dihembuskan pengamat ekonomi nasional Ichsanudin Noorsy. Ichsanudin menyampaikan soal transparansi APBD ketika menjadi pembicara dalam seminar di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, belum lama ini.

Dalam seminar yang saat itu juga dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Ichasnudin mengatakan Pemprov harus membuka pelaksanaan anggaran dalam APBD. Baik di level pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota.

Salahsatu cara membuka APBD seterang-terangnya itu katanya, bisa dilakukan dengan mengunduhnya di internet. Dengan begitu, kata pria  yang juga pengamat kebijakan publik ini, akan tercipta transparansi dalam pelaksanaan anggaran oleh tiap pejabat pemerintah.

“Dengan begitu celah untuk melakukan penyimpangan bisa diminalisasi,” kata Ichsanudin. “Pak Gubernur kalau bisa undang semua pemimpin di tingkat dua (kabupaten/kota), ajak mereka untuk memunculkan APBD bahkan RAPBD (rancangan) kepada publik,” lanjutnya.

Dia memberi gambaran, jika memang nantinya pemerintah daerah mau membuka APBD mereka di internet, maka warga akan mudah mengakses, karena tinggal klik. Warga juga bisa langsung melakukan pengawasan terhadap proyek-proyak yang sedang dijalankan pemerintah.

“Ketika kita bicara antikorupsi, supaya tidak omong doang (hanya bicara, Red.), maka harus berani memunculkan APBD di internet,” tegasnya.

Fadliansyah mengatakan sebelum merealisasikan rencana itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim. Sebab, mengenai publikasi pemerintahan daerah adalah ranah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.

Sekadar diketahui, APBD 2011 sudah disahkan pada 29 November tahun lalu. Tahun ini, APBD Kaltim mencapai Rp 7.257.634.950.000. Item secara umum, yakni  pendapatan Rp 6.449.634.950.000, belanja langsung dan tidak langsung  Rp 7.257.634.950.000. Defisit pendapatan  Rp 808.000.000.000 akan ditutupi dengan  sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dan penyertaan modal kepada BPD Kaltim Rp 808.000.000.000.(far/kpnn/metrobalikpapan.co.id/31/01/2011)