AKSI warga perbatasan yang menuntut disediakan pesawat yang layak untuk melayani transportasi memakan “korban”. Secara mengejutkan, saat aksi puluhan warga perbatasan Apau Kayan di Bandara Temindung berlangsung kemarin siang, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Kaltim Adri Patton menegaskan kepada wartawan dan pedemo, dirinya saat itu juga mundur dari jabatan tersebut. “Saya hari ini (kemarin) mengundurkan diri. Saya tidak akan mencabut statement saya ini. Saya tak bisa janji-janji terus kepada warga perbatasan, saya mengundurkan diri,” katanya, dengan raut wajah memerah. BPKP2DT Kaltim berdiri dua tahun lalu melalui Perda Nomor 13 Tahun 2009. Adri Patton adalah kepala badan yang pertama.

Adri tampak kecewa saat itu.  Keputusannya untuk mundur dari Kepala BPKP2DT Kaltim sebagai sebuah akumulasi kekecewaan selama ini. Karena, dia menilai, sudah dua tahun dirinya menjadi kepala pada badan itu, ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan. Padahal, Adri sendiri adalah orang perbatasan. “Saya ini akademisi. Saya tak akan menarik kata-kata saya. Kalau saya berkata A, berarti A, tak akan kembali,” tuturnya. “Saya kasihan lihat warga di perbatasan, saya ini juga putra perbatasan. Saya malu dengan warga di perbatasan sana,” tuturnya.

Adri menyebutkan, dirinya sudah melakukan evaluasi selama dua tahun menjadi Kepala BPKP2DT Kaltim. Ternyata, kata dia, dirinya merasa kunjungan ke 15 kecamatan dan 258 desa di perbatasan, hanya bisa menebar janji. Karena, kunjungannya selama ini ke kawasan perbatasan tak bisa diakomodasi dan diimplementasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang lebih punya kewenangan. Ditambah lagi dengan adanya demonstrasi warga perbatasan yang menuntut transportasi yang layak di Bandara Temindung, kemarin, puncak bahwa dirinya ternyata belum bisa meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan. “Jadi lebih baik saya mengundurkan diri. Tak ada siapa pun yang bisa menghalangi,” tuturnya. Di Kaltim, tiga kabupaten yang  kawasannya masuk  perbatasan. Yakni, Kabupaten Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau.

Dirinya menilai, selama ini BPKP2DT Kaltim tak punya “gigi”. Karena, hanya bertugas melakukan koordinasi. Badan  perbatasan selama ini hanya bisa rapat, tanpa ada hasil yang konkret. Inilah yang membuatnya malu dengan warga yang tinggal diperbatasan, karena merasa hanya menghabiskan uang negara dalam melakukan perjalanan-perjalanan dinas.

Harusnya, terang dia, badan ini punya kewenangan yang lebih teknis dan lebih bisa bertindak bagi warga di perbatasan. Contoh kecilnya, misalnya bisa melakukan pembangunan jalan antar desa, atau perbaikan rumah ibadah – dengan tidak mengambil domain SKPD yang sudah ada, seperti Dinas Pekerjaan Umum. Tapi, jelas dia, kenyataannya selama ini badan yang dia pimpin sebelumnya itu tak punya kewenangan apa-apa. Padahal, jika merujuk pada kata badan pengelolaan, itu artinya terkait tentang manajemen, yang pastinya ada fungsi-fungsi eksekusi.

“Kalau hanya badan koordinasi saya, saya tidak bisa apa-apa. Padahal saya banyak punya ide brilian untuk membangun kawasan perbatasan, tapi itu tak bisa dilakukan. Yang jelas, saya sangat salut dengan Pak Gubernur (Awang Faroek Ishak) karena beliau punya tekad membangun kawasan perbatasan dengan mendirikan badan ini (BPKP2DT),” terangnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengaku kecewa dengan Pemerintah Pusat. Karena, slogan dari pusat yang ingin menjadikan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan negara, ternyata hanya kata-kata. Tak ada implementasi. Apalagi, pusat sudah berjanji akan memberikan dana alokasi kepada kawasan perbatasan yakni Rp 27 triliun se Indonesia, tapi tak diketahui berapa untuk Kaltim. “Akar masalah ini adalah komit dari pusat. Kaltim ini provinsi yang menyumbang PDRB besar, Rp 300-an triliun tiap tahun,” tuturnya.

Dia menambahkan, setelah mengundurkan diri ini, dirinya akan kembali ke “habitatnya” sebelum ini. Yakni, menjadi akademisi. Adri Patton sebelum menjadi kepala badan itu berposisi sebagai Direktur Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Meski ngotot mundur dari jabatannya itu, Adri mengatakan, dirinya akan tetap membantu Gubernur Kaltim dalam melakukan pembangunan, khususnya yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tak menjawab banyak saat ditanya media ini via telepon mengenai keputusan Adri Patton itu. Saat dihubungi tadi malam, Gubernur masih dalam perjalanan menuju Samarinda dari Balikpapan. Dia baru tiba dari Jakarta usai rapat dengan DPR RI. “Tidak-tidak ada itu,” katanya. “Saya juga baru dengar dari kamu,” lanjutnya. Menurutnya, mungkin Adri Patton paling merasa “terkena” dalam masalah ini. Sebab Adri adalah Kepala BPKP2DT Kaltim. Karena itulah dia lantas mengeluarkan statement tersebut.(far/ji/kaltimpost.co.id/24/02/2011)