SAMARINDA. Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Adri Patton kini sedang dilema. Di satu sisi dia sudah membuat pernyataan dirinya mengundurkan diri dari Kepala BPKP2DT terkait aksi demo yang dilakukan warga Apau Kayan, Kabupaten Malinau di Bandara Temindung kemarin, tapi keinginannya tersebut ditentang oleh Gubernur Kaltim DR H Awang Faroek Ishak yang memintanya tetap pada jabatannya.

"Saya tidak mengizinkan dia mundur atau segala macam apapun, dia sangat dibutuhkan di perbatasan," ujar Awang, saat ditemui usai memimpin rapat pleno persiapan Penas KTNA kemarin.
"Mudahan tidak terjadi lagi. Saya tidak bisa mengizinkan kalau dia mundur karena tenaganya dibutuhkan. Apalagi juga belum ada surat secara tertulis, tapi intinya saya tidak akan mengizinkan itu," tambahnya.

Awang menjelaskan,  memang ada kemasgulan dalam masalah ini karena banyak hal  yang kewenangannya masih ditangani oleh pusat. Misalnya penentuan pesawat untuk ke perbatasan harus Dirjen Perhubungan Udara yang menentukan.
Menurutnya, seperti ditunjuknya Sabang Merauke Air Charter (SMAC) sebagai satu-satunya penerbangan ke perbatasan, padahal  penerbangan itu hanya memiliki satu pesawat saja, itupun pesawat yang sudah tua.
Ia menganggap hal itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan."Jadi jangankan anak-anak kemarin, saya saja jengkel  dengan kenyataan seperti itu. Dengan demikian ini harus benar-benar diperbaiki dan diatasi. Mereka yang sekarang masih terlunta-lunta harus segera dipulangkan dengan pesawat yang lain.   Sekarang tugasnya Dinas Perhubungan Kaltim hari ini menghadap Dirjen Perhubungan Udara," tambahnya.

Terpisah, Adri Patton mengaku bingung dengan keadaan ini."Saya sudah menghadap Pak Gubernur pagi tadi untuk melaporkan pengunduran diri saya, tapi beliau tidak memberikan izin kepada saya. Sebagai staf saya harus mengabdi secara loyal kepada badan perbatasan," ucapnya.
Terlihat jelas di wajahnya masih ada kebimbangan antara dua pilihan tersebut. Disatu sisi ia sudah terlanjur mengucapkan pengunduran dirinya, tapi di sisi  lain ia juga tidak bisa menghindar dari permintaan Gubernur Kaltim yang menurutnya sudah seperti orangtuanya sendiri.
"Saya tidak berubah dengan pernyataan saya, tetapi saya harus loyal kepada Pak Gubernur karena dia sudah seperti orangtua saya, dia yang mengangkat saya untuk menduduki jabatan ini," tutur Adri.

"Tapi ada keinginan saya agar keinginan Gubernur untuk membangun kawasan perbatasan bisa lebih bermakna dan  bermamfaat bagi warga perbatasan. Harapan saya semua SKPD bisa lebih memperhatikan perbatasan dengan kebijakan-kebijakan  yang berpihak. Agar semua SKPD harus membentuk semua kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan perbatasan nantinya. Saya berharap  Badan Perbatasan ini bisa lebih efektif," harapnya. (rm-4/samarindapos.co.id/28/02/2011)