Disuruh Teken, Sudah 12 Bulan Tak Cair

Sesak itu sudah lama terpendam dalam di dada para Oemar Bakri Samarinda.  Sejak 2009 lalu, kala kabar indah tentang insentif guru membuncah. Tapi entah, pencairannya ngadat bak selang bocor yang hanya keluar setengah-setengah. Di mana mampetnya “hadiah” Pemprov Kaltim yang disebut selalu lancar mengalir?

DARI balik kaca biru pintu utama Kaltim Post di Kompleks Mahakam Square, Samarinda, seorang perempuan paruh baya melangkah cepat menghindari rintik, Senin (21/3) sore. Balutan kaus merah lengan panjang berenda, sedikit basah terkena tetesan hujan yang terkesan malu-malu membasahi Kota Tepian. Senyum dia sajikan saat  masuk lobi kantor harian ini. Gayanya santai, meski sebenarnya menyimpan beban berat yang lama dipendam dan entah akan diumbar ke mana.

Sebut saja perempuan berbaju merah itu Sumber. Usai tegur sapa khas pertemuan, secarik kertas ditariknya dari tas. Kertas folio yang dilipat empat itu isinya coret-coretan. Tertulis angka-angka. Angka uang, tulisan bulan, dengan judul insentif.

“Tahun 2009 enam bulan insentif tidak cair, tahun 2010 juga enam bulan,” kata perempuan itu.
Menurutnya, sejak guru ditetapkan menerima insentif pada 2009 lalu, saat itu pula pencairannya tak pernah lancar, khususnya insentif yang digelontor dari Pemprov Kaltim. Karena diketahui, setiap bulan, yang dibayar per triwulan, tiap guru negeri, mendapat insentif Rp 1 juta. Rinciannya, Rp 500 ribu insentif Pemkot Samarinda, dan Rp 500 ribunya dari Pemprov. Nah, anehnya, terang dia, yang dari Pemkot cenderung lancar mengalir. Dari Pemprov justru sendat-sendat. Padahal, informasi yang dia terima bersama guru lainnya, insentif dari Pemprov itu rutin digelontor.

Yang jadi pertanyaan ibu guru itu, insentif dari Pemprov mengapa  dibagi dua pencairannya -- Rp 300 ribu dan Rp 200 ribu,? Mengapa tak langsung Rp 500 ribu sekaligus? Ketika ditanyakan itu, dia pun bingung.
Menurutnya, selama ini guru banyak yang kurang menyadari kalau ternyata sudah berbulan-bulan insentif belum dibayar. Ini karena, pencairan insentif yang tak rutin -- harusnya tiap tiga bulan sekali, sehingga banyak yang “lupa”, dan ternyata ketika dikalkulasi sudah belasan bulan.

Selama ini, insentif yang diterima lancar adalah yang dari Pemkot, Rp 500 ribu per bulan, dibayarkan tiap tiga bulan sekali atau Rp 1.500.000 potong pajak.
“Kalau yang dari Pemkot lancar aja, minggu kemarin kita baru terima,” tuturnya.

TETAP TANDA TANGAN

Sumber yang agaknya menjadi juru bicara rekan sesama guru itu bercerita, insentif – dari Pemkot dan Pemprov, yang diterima guru dibayarkan mulai Januari 2009. Pada awal-awal pencairan, sudah terlihat tanda-tanda ada yang tak beres dengan penyalurannya. Karena, sepanjang 12 bulan pada 2009, insentif dari Pemprov (Rp 500 ribu) yang diterima guru hanya enam bulan. Itu pun diterima di pengujung 2009. Insentif yang enam bulan mana? Sampai saat ini belum diterima.
“Enggak tahu kenapa yang dari Pemprov ini, padahal infonya sudah cair dari provinsi,” tuturnya.

Waktu berjalan, masuklah pada tahun 2010. Awal tahun itu, pencairan pada triwulan pertama, Januari, Februari, Maret dibayarkan pada akhir tahun – Rp 300 ribu dan Rp 200 ribu dari Pemprov. Guru mendapatkan hak mereka.
Tapi, masalah lama agaknya muncul lagi. April, Mei, Juni, insentif tak masuk kantong para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Parahnya, insentif belum cair, tapi dia dan rekan-rekannya  diminta tanda tangan penerimaan insentif oleh bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda. Saat itu sempat ditandatangani. Tapi uang belum juga cair hingga saat ini.
“Insentif yang triwulan sebelumnya aja belum cair, masak diminta tanda tangan lagi,” katanya.

Dikalkulasinya, pada 2010 ini, insentif dari Pemprov yang belum diterima selama enam bulan. Tanda terima yang sudah ditandatangani adalah insentif  untuk jatah April hingga September. Ditambah tahun ini, triwulan pertama, pihaknya juga belum menerima insentif.

Yang membuat kecewa para guru, jelas dia, setiap guru menagih hak mereka ke Disdik Samarinda, bukannya mendapat insentif, malah diberi omelan oleh seorang pejabat di bendahara. (far/ha/kaltimpost.co.id/24/03/2011)