Insentif Honorer Pun Tertahan Rp 9 Miliar

SAMARINDA – Bak bola salju, carut-marut penyaluran dana intensif guru kian besar dan membesar. Sebanyak 5.009 tenaga honorer atau pegawai tidak tetap harian (PTTH) disebut belum menerima pencairan insentif selama dua triwulan; yakni triwulan dua dan empat di tahun 2010.

Di Kantor Gubernur, Senin (4/4) kemarin, perwakilan guru PTTH Samarinda bertemu dengan Adi Buchari Muslim, staf ahli gubernur bidang pendidikan. Ketua Forum Solidaritas Guru PTTH Samarinda, Wahyudin, mengatakan, dari 5.009 PTTH, sekitar 3 ribu di antaranya adalah guru. Sisanya, adalah tenaga tata usaha dan administrasi.

Didampingi sekitar sepuluh anggota forum, mereka membicarakan tentang belum cairnya insentif ini. Dari hitung-hitungan, dua triwulan (enam bulan) insentif belum diterima berarti Rp 6 juta satu orang. Jika pemprov sudah menyerahkan dana insentif ke Pemkot Samarinda sebesar Rp 300 ribu per orang per bulan, maka selama enam bulan uang pemprov yang belum dicairkan sebesar Rp 1,8 juta per orang.
Dengan demikian, bila semua PTTH belum mendapat insentif selama dua triwulan, total uang pemprov yang tertahan di Pemkot Samarinda adalah Rp 9 miliar.

“Itu belum termasuk PNS yang juga belum mendapat insentif,” kata Wahyudin, diamini anggota forum yang lain.
Dikatakan, guru honorer dalam hal ini menjadi korban. “Bayangkan, kami ini tidak punya program pengaman jaringan. Bekerja hanya berdasarkan jam mengajar. Insentif pun ditahan. Kalau pemkot kesulitan anggaran, tapi jangan uang pemprov ditahan. Nilai segitu, sangat berharga bagi kami guru honorer,” harapnya.

Informasi harian ini, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang pernah mengirim surat kepada Gubernur Awang Faroek Ishak sehubungan program insentif guru. Dalam surat bernomor 55/L-IV/Pemb/KS/2011 tertanggal 9 Maret 2011, pemkot memberitahukan kondisi keuangannya saat ini dalam proses pembenahan. Ini membuat perlunya pengetatan anggaran untuk menghindari defisit.
Itu membuat sulit menjalankan kebijakan pemprov tentang insentif guru, di mana 70 persennya (Rp 700 ribu) dibebankan kepada pemkot. Apalagi di Samarinda, jumlah gurunya jauh lebih besar dibanding kabupaten kota yang lain.

Itu sebab, pemkot mengusulkan supaya dapat dibantu dengan memberi porsi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang lebih besar melalui bantuan keuangan provinsi. Serta meminta kebijaksanaan Pemprov Kaltim supaya porsi 30 persen pemprov dan 70 persen pemkot dibalik, menjadi 30 persen pemkot dan 70 persen pemprov.

RP 77 MILIAR
Terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, tidak ada yang salah dengan kebijakan insentif ini.
“Dari semua kabupaten kota, hanya di Samarinda yang seperti ini. Di kabupaten lain, bahkan ada yang menambah insentifnya,” terang dia.
Pemprov, kata Gubernur, telah memberikan dana bantuan keuangan. Pada 2009, Bosda untuk SMA/sederajat dan tambahan insentif guru sebesar Rp 37.811.425.000. Kemudian tahun lalu naik menjadi Rp 77.902.850.000.

Sementara Wahyudin memastikan, dana dari pemprov sudah mengalir ke pemerintah kota. “Kami sudah mengecek di Bagian Keuangan. Pak Buchari (staf ahli gubernur) juga sudah memastikan itu,” jelasnya.
Dikatakan, para guru honorer menerima insentif dalam bentuk tunai. Alur pencairannya, dari Bagian Keuangan akan menransfer dana ke Dinas Pendidikan. Lalu dari dinas ditransfer ke rekening sekolah, untuk kemudian dibagikan.

“Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan guru honorer yang sudah pindah dari Samarinda, dikemanakan nanti insentif mereka? Jumlahnya tidak sedikit. Kalikan saja, satu orang enam juta,” terangnya. (fel/ha/kaltimpost.co.id/05/04/2011)