Kaltim Summit 2010

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendapatan Daerah Hazairin Adha menyebut langkah awal tindak lanjut Kaltim Summit 2010 adalah pada kebijakan (policy) Pemprov Kaltim. Dia meminta masyarakat diminta untuk berpikir positif atas acara yang pertama kalinya dilakukan ditingkat provinsi itu. “Jangan hanya memiliki pandangan negatif bahwa acara itu tak ada action-nya. Pasti ada.

Harusnya, masyarakat juga melihat semangat pemprov untuk berbenah. Sulit untuk mengumpulkan semua stakeholder bertukar pikiran seperti yang terjadi pada 7 Januari kemarin (7 Januari 2010, Red,),” kata Hazairin kemarin di ruangannya. Dikatakan Hazairin, bottleneck atau hambatan-hambatan pembangunan yang terungkap dalam Kaltim Summit, akan diterjemahkan dalam kebijakan, terutama dalam level perencanaan di pemprov. “Saat ini, semua bottleneck tengah disaring dan akan dimasukkan sebagai saran dalam perencanaan. Untuk prosesnya, itu bicara teknis. Yang jelas, pasti ada action (tindakan konkret) setelah ini,” katanya. Hal penting lain yang harusnya dilihat masyarakat, lanjut Hazairin, adalah wawasan para peserta Kaltim Summit akan terbuka dan ada sharing pemikiran antara pemprov dengan pelaku usaha. “Kalau menurut saya, semangat ini dulu yang harus mendapat apresiasi, kemudian action-nya menyusul. Ending-nya (akhirnya, Red.) pasti policy,” katanya. Salah satu kebijakan yang pasti dikeluarkan pemerintah setelah Kaltim Summit ini, ujar Hazairin, adalah kebijakan transportasi. Menurutnya, transportasi menjadi salah satu bottleneck utama kurangnya investasi di Kaltim. “Bila transportasi sudah lancar, terutama antarkabupaten/kota, maka iklim investasi pasti meningkat. Tak hanya itu, dukungan dari pembangunan infrastruktur harus juga sinergi dengan ini,” katanya. Kendati demikian, kapan kebijakan itu akan dikeluarkan pemprov, Hazairin belum bisa memberikan gambaran. Hanya saja, dia memastikan saat ini pemprov terus membahas hasil Kaltim Summit di level perencanaan pembangunan di tingkat provinsi Kaltim. Senada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, Kaltim Summit telah menjadi kunci dalam upaya pemprov mencari hambatan dalam pembangunan, dengan prespektif dari kalangan dunia usaha maupun stakeholder lainnya. “Kami harap pertemuan itu bisa mengakomodir semua persoalan yang menjadi hambatan pembangunan di Kaltim,” katanya. Seperti diketahui, Kaltim Summit diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, bupati dan wali kota se-Kaltim, anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kaltim serta kabupaten dan kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD, jajaran DPRD Kaltim serta kabupaten dan kota. Sejumlah materi yang dibahas di Kaltim Summit 2010 ini difokuskan pada faktor-yang menghambat pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan, sesuai rencana pembangunan jangka penengah daerah (RPJMD) Kaltim 2009–2013. 15 isu pembangunan dibahas dalam tiga bidang pembangunan, yakni bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta hukum dan reformasi birokrasi. (che)
Sumber : kaltimpost.co.id, 09/01/2010