Home 
Berita dan Artikel Berita Prov Pusat Harus Merespons
Berita dan Artikel Berita Prov Pusat Harus Merespons
Pusat Harus Merespons
Kamis, 21 Januari 2010 10:55 | 
Ditulis oleh Nurul Aini | 
Adri Paton : Sebatik Layak Jadi Kota
SAMARINDA – Usulan Pulau Sebatik ditingkatkan menjadi kota dinilai penting. Pasalnya, selain menjadi beranda negara, ketergantungan warga Indonesia di pulau tersebut dengan ‘tetangganya’ sudah begitu tinggi. Respons pemerintah pusat untuk memuluskan rencana ini, menjadi kuncinya.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil Adri Patton mengatakan, ada beberapa alasan Sebatik dinilai layak menjadi kota. Di antaranya jumlah penduduk dan potensi pendapatan setempat. “Terpenting lagi, Sebatik merupakan beranda Republik ini. Sepanjang administrasi memenuhi, tentunya usulan ditingkatkan menjadi kota melalui perlakuan khusus bisa diterima,” terang Patton, Rabu (20/1), kemarin.
Lantas, syarat administrasi apa saja yang diperlukan untuk menjadi sebuah kota? “Selain jumlah penduduk, potensi di Sebatik terutama dari hasil laut dan kakao. Jika syarat sebuah kota minimal ada 5 kecamatan, sedangkan di Sebatik ada dua plus satu kecamatan Nunukan, pada dasarnya harus ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat,” terang dia.
Perlakuan khusus tersebut, jelas Patton, berupa dukungan bagi Sebatik sehingga layak dipimpin wali kota. Ditambahkannya, dari hasil kunjungan kerja bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke pulau seluas 433,84 kilometer persegi beberapa waktu lalu, kondisi sosial masyarakat di sana sangat bergantung dengan Malaysia. Itu sebabnya, untuk menggerus disparitas kedua negara, Indonesia perlu memberi perhatian di Sebatik.
“Apalagi di sana menggunakan dua mata uang (rupiah dan ringgit, Red.), ada perdagangan ilegal, serta penduduk dua negara bisa begitu saja melewati perbatasan. Itu karena Tawau (bagian utara dari Pulau Sebatik, Red.) lebih maju dibanding dua kecamatan tadi,” tambah Patton yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda ini.
Lebih jauh, Patton menjelaskan mengapa Sebatik layak setara dengan Balikpapan, Samarinda, dan Bontang yang berstatus kota. Dikatakannya, di Kaltim ada 3 kabupaten dengan 15 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di 15 kecamatan, ada 3 yang wilayah perbatasannya sangat dekat dengan pemukiman, yaitu Sebatik, Sebatik Barat, dan Nunukan.
Di tiga kecamatan itulah, perbedaan tingkat kehidupan, infrastruktur, dan pelayanan publik masyarakat antara Indonesia dan Malaysia begitu terasa. “Bahkan, ada rumah yang berada di Indonesia, tetapi halamannya masuk Malaysia. Sehingga tidak heran, hasil bumi seperti kakao maupun ikan dari Indonesia, bisa bebas masuk ke Malaysia.
Demikian pula dengan komoditas Malaysia bahkan mata uangnya karena lebih murah dan dekat berbelanja di Tawau, Malaysia,” jelas dia lagi. Namun demikian, perlu kajian lebih dalam untuk mewujudkan usulan tadi. Seperti diwartakan, usulan Sebatik menjadi kota dilontarkan Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret saat pertemuan dengan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Muladi di Kantor Gubernur, Samarinda (19/1).
Kasmir meyakini, peningkatan Sebatik menjadi kota bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Sedangkan Gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan, usulan tersebut sangat bagus. “Kami harap Gubernur Lemhanas menyetujui dan ikut memperjuangkan ini,” kata Faroek. Sementara Gubernur Lemhanas Muladi mengatakan, dia belum bisa memastikan, apakah usulan itu akan diterima pusat atau tidak ketika diperjuangkan nantinya.
Sebagai informasi, kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua antara Pemkab Nunukan, Indonesia dengan Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia. Wilayah utara pulau seluas 187,23 kilometer persegi menjadi milik Malaysia. Sedang di bagian selatan seluas 246, 61 kilometer persegi masuk Indonesia. Di teritorial Indonesia, penduduknya sekitar 30.000 jiwa.
Hampir semua komoditas dari wilayah Indonesia seperti ikan, sawit, dan cokelat, dijual ke negeri jiran. Pasalnya, untuk ke Tawau, hanya membutuhkan waktu 15 menit menggunakan speed boat 60 PK (Paard Kracht/daya kuda) dengan biaya 15 ringgit (setara Rp 45.000,00). Sementara, perjalanan ke pulau Nunukan membutuhkan waktu 1,5 jam dengan ongkos lebih dari Rp 100.000.(fel/kpnn/ metrobalikpapan.co.id 21/01/10)
SAMARINDA – Usulan Pulau Sebatik ditingkatkan menjadi kota dinilai penting. Pasalnya, selain menjadi beranda negara, ketergantungan warga Indonesia di pulau tersebut dengan ‘tetangganya’ sudah begitu tinggi. Respons pemerintah pusat untuk memuluskan rencana ini, menjadi kuncinya.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil Adri Patton mengatakan, ada beberapa alasan Sebatik dinilai layak menjadi kota. Di antaranya jumlah penduduk dan potensi pendapatan setempat. “Terpenting lagi, Sebatik merupakan beranda Republik ini. Sepanjang administrasi memenuhi, tentunya usulan ditingkatkan menjadi kota melalui perlakuan khusus bisa diterima,” terang Patton, Rabu (20/1), kemarin.
Lantas, syarat administrasi apa saja yang diperlukan untuk menjadi sebuah kota? “Selain jumlah penduduk, potensi di Sebatik terutama dari hasil laut dan kakao. Jika syarat sebuah kota minimal ada 5 kecamatan, sedangkan di Sebatik ada dua plus satu kecamatan Nunukan, pada dasarnya harus ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat,” terang dia.
Perlakuan khusus tersebut, jelas Patton, berupa dukungan bagi Sebatik sehingga layak dipimpin wali kota. Ditambahkannya, dari hasil kunjungan kerja bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke pulau seluas 433,84 kilometer persegi beberapa waktu lalu, kondisi sosial masyarakat di sana sangat bergantung dengan Malaysia. Itu sebabnya, untuk menggerus disparitas kedua negara, Indonesia perlu memberi perhatian di Sebatik.
“Apalagi di sana menggunakan dua mata uang (rupiah dan ringgit, Red.), ada perdagangan ilegal, serta penduduk dua negara bisa begitu saja melewati perbatasan. Itu karena Tawau (bagian utara dari Pulau Sebatik, Red.) lebih maju dibanding dua kecamatan tadi,” tambah Patton yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda ini.
Lebih jauh, Patton menjelaskan mengapa Sebatik layak setara dengan Balikpapan, Samarinda, dan Bontang yang berstatus kota. Dikatakannya, di Kaltim ada 3 kabupaten dengan 15 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di 15 kecamatan, ada 3 yang wilayah perbatasannya sangat dekat dengan pemukiman, yaitu Sebatik, Sebatik Barat, dan Nunukan.
Di tiga kecamatan itulah, perbedaan tingkat kehidupan, infrastruktur, dan pelayanan publik masyarakat antara Indonesia dan Malaysia begitu terasa. “Bahkan, ada rumah yang berada di Indonesia, tetapi halamannya masuk Malaysia. Sehingga tidak heran, hasil bumi seperti kakao maupun ikan dari Indonesia, bisa bebas masuk ke Malaysia.
Demikian pula dengan komoditas Malaysia bahkan mata uangnya karena lebih murah dan dekat berbelanja di Tawau, Malaysia,” jelas dia lagi. Namun demikian, perlu kajian lebih dalam untuk mewujudkan usulan tadi. Seperti diwartakan, usulan Sebatik menjadi kota dilontarkan Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret saat pertemuan dengan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Muladi di Kantor Gubernur, Samarinda (19/1).
Kasmir meyakini, peningkatan Sebatik menjadi kota bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Sedangkan Gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan, usulan tersebut sangat bagus. “Kami harap Gubernur Lemhanas menyetujui dan ikut memperjuangkan ini,” kata Faroek. Sementara Gubernur Lemhanas Muladi mengatakan, dia belum bisa memastikan, apakah usulan itu akan diterima pusat atau tidak ketika diperjuangkan nantinya.
Sebagai informasi, kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua antara Pemkab Nunukan, Indonesia dengan Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia. Wilayah utara pulau seluas 187,23 kilometer persegi menjadi milik Malaysia. Sedang di bagian selatan seluas 246, 61 kilometer persegi masuk Indonesia. Di teritorial Indonesia, penduduknya sekitar 30.000 jiwa.
Hampir semua komoditas dari wilayah Indonesia seperti ikan, sawit, dan cokelat, dijual ke negeri jiran. Pasalnya, untuk ke Tawau, hanya membutuhkan waktu 15 menit menggunakan speed boat 60 PK (Paard Kracht/daya kuda) dengan biaya 15 ringgit (setara Rp 45.000,00). Sementara, perjalanan ke pulau Nunukan membutuhkan waktu 1,5 jam dengan ongkos lebih dari Rp 100.000.(fel/kpnn/ metrobalikpapan.co.id 21/01/10)
