SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek menyatakan keinginannya untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) kegiatan pertambangan batu bara di Kaltim. Moratorium menurutnya layak dipertimbangkan sebagai bentuk keprihatinannya atas kerusakan lingkungan akibat tambang sekaligus dalam upaya mewujudkan program Kaltim Green yang telah dia canangkan.

"Memang masih sebatas wacana, tapi kalau terus seperti ini masalahnya, bisa saja nanti wacana moratorium itu kita laksanakan, sebagai wujud kita dalam menata kembali sistem pertambangan yang erat kaitannya dengan program Kaltim Green yang telah dicanangkan Pemprov," kata Awang, usai melantik dan mengambil sumpah pejabat mutasi dilingkup Pemprov Kaltim, Selasa (26/1) di kantor Gubernur.

Karena itu, Awang meminta mulai dari Pemerintah Pusat, Bupati dan Walikota untuk berani mengambil sikap tegas terhadap tambang-tambang yang sudah jelas-jelas dan terbukti merusak lingkungan.

"Sebab kalau sudah tata ruang menetapkan bahwa lahan itu dilindungi, maka jangan dilanggar dong aturannya. Selama ini terus terang saja, semua masih mengandalkan ego sektoral, tidak hanya Bupati dan Walikota sebagai yang berwenang memberikan izin Kuasa Pertambangan, tapi Pusat juga seperti itu. Contohnya saja sudah jelas kawasan konservasi, Pusat justru memberikan izin PKP2B. Moratorium bisa saja kalau sudah sampai pada kondisi yang memprihatinkan seperti itu, apa boleh buat," ujarnya dengan tegas.

Dikatakannya, saat ini bukan lagi saatnya untuk saling menyalahkan satu sama lain, tapi bagaimana penataan pertambangan batu bara dan penataan lingkungan di Kaltim itu harus bersama-sama dilaksanakan. Butuh kekompakan dan sikap tegas kepada mereka yang memiliki kewenangan.

"Khususnya di Samarinda dan Kukar, yang ratusan izin Kuasa Pertambangan dikeluarkan. Saya terus terang prihatin, apakah izin itu tidak melalui studi-studi kelayakan terlebih dahulu. Bagaimana tidak, saya dapat banyak data izin Kuasa Pertambangan diberikan di atas lahan pertanian dan lain sebagainya," terangnya.

Ditambahkannya, memang masih banyak pertimbangan terhadap wacana moratorium tersebut. Namun arahnya, ketika kondisinya sudah tak bisa ditolerir lagi, dengan melihat semakin semrawut dan memprihatinkannya kondisi pertambangan di Kaltim, maka hal itu akan direalisasikan. "Makanya tadi, dalam sambutan saya saat melantik pejabat Kepala Dinas Pertambangan, saya menitik beratkan bagaimana soal pertambangan ini untuk ditata dengan baik, dengan tentunya butuh kebersamaan semua pihak," tandasnya. (aid)

Jangan Cuma Wacana

DINAMISATOR Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al-bahri menyambut baik wacana Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang akan me-moratorium pertambangan batu bara di Kaltim. Sebab menurutnya, memang kondisi tambang Kaltim saat ini sudah sangat memprihatinkan dan semakin semrawut.

"Tapi itu jangan hanya sebatas wacana. Sebab kondisi pertambangan kita saat ini, memang harus ada moratorium itu untuk menatanya kembali. Tak hanya itu, moratorium tersebut harus sampai kepada evaluasi terhadap tambang-tambang yang sudah jelas merusak lingkungan untuk dicabut izinnya," kata Ocha -sapaan akrabnya-, Selasa (26/1).

Pihaknya akan sangat mendukung rencana itu."Di Kalimantan Selatan saja sekarang sudah ada pembahasan kearah moratorium itu. Harusnya Kaltim juga melakukannya, sebab berdasarkan data kami, justru wilayah pertambangan terbesar di dunia sekarang ini ada di Kaltim. Masak daerah lain duluan, sementara kawasan pertambangan mereka lebih kecil dibandingkan Kaltim," ujarnya.

Dan atas wacana itu, dikatakannya, ini adalah sebuah tantangan buat Gubernur Awang Faroek yang memprogramkan Kaltim Green. Sebab bagaimanapun bagusnya program itu dicanangkan, namun jika kondisi wilayahnya tak mendukung, maka akan sia-sia program tersebut.

"Sekali lagi kami sangat berharap, mudah-mudahan moratorium ini tidak hanya menjadi bagian dari banyaknya wacana saja yang kerap dikemukakan oleh seorang Gubernur Awang Faroek," tandasnya. (aid/tribunkaltim.co.id/27/01/10)