(di launching/tayang tanggal 1 Pebruari 2010)*

SAMARINDA – Provinsi Kaltim bersiap menerapkan Electronic Government (e-Gov) yang ditandai dengan kemajuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dalam pengelolaan  website.  Selain   itu,   dalam   acara   rapat   Optimalisasi   Implementasi   e-Government Kepegawaian di Samarinda, Rabu kemarin (27/1), BKD Pemkot Samarinda, Balikpapan, dan Bontang juga menyatakan hal yang sama.
Mengenai kesiapan daerah dalam implementasi e-Gov, Bontang menyatakan akan melaksanakan launching KPE pada April mendatang. Balikpapan siap bekerja sama dengan PDE dan Diknas, utamanya untuk menghimpun data guru di kota itu yang terbilang cukup banyak, sedangkan Samarinda juga bertekad akan mampu menerapkan e-Gov dengan baik.

Bagi Pemerintah Provinsi Kaltim, penerapan e-Gov ditujukan dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangannya dengan menggunakan media internet maupun teknologi lain. Sementara itu, untuk informasi kepegawaian, melalui www.kaltimbkd.info masyarakat dapat mengakses dengan cepat, mudah dan akurat berbagai informasi dan data kepegawaian (pengangkatan, mutasi, pensiun, dan lainnya).
“Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat kami juga membuka kuis KPK (Kuis Pegawai Kamu),”kata M.Yadi Robyan Noor, Kabid. Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian BKD Kaltim. Dia menjelaskan, kuis KPK menampilkan pertanyaan singkat dan mudah untuk bisa dijawab dan untuk itu pihaknya menyediakan hadiah yang cukup menarik.
Pada kesempatan yang sama Kepala BKD Kusmayadi mengatakan, saat ini PNS di Kaltim tercatat 79.482 orang dan lingkup Pemprov. Kaltim 7.256 orang. Karena itu, penerapan e-Gov memberikan banyak kemudahan dalam penanganan kepegawaian sehingga lebih efektif dan efesien. Untuk itu pihaknya berupaya mengimplementasikan SAPK maupun SIMPEG (system informasi manajemen kepegawaian) dengan sebaik-baiknya.
Antara lain, sudah melakukan pembuatan kartu pegawai elektronik (KPE) yang multifungsi dan menangani data perubahan NIP dengan nomor baru, baik pada pegawai provinsi maupun kabupaten/kota. Implementasi KPE tersebut ditargetkan sudah tuntas 2012 yang akan dating.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan PemerintahanYudho Pranoto mengatakan e-Gov memang sangat penting, namun perlu diusahakan pengamanan data-data yang ada. Sementara para akademisi dan observer yang turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya mengusulkan agar penerapan e-Gov di Kaltim lebih dapat terkoneksi dengan SKPD lain yang ada, sehingga jangkauan akses masyarakat juga lebih semakin luas. (ri/adv) Sumber : Kaltim Post, 28/01/2010, * Naskah tambahan