KETUA Komisi I DPRD Kaltim Hj Puji Astuti mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim serta semua elemen masyarakat di Kaltim harus bersinergi menuntut kepada pusat agar memberikan semua hak kepada daerah tanpa terkecuali.

Puji mengatakan, Komisi I memberikan dukungan penuh serta berusaha keras mendorong unsur pimpinan memberikan dukungan terhadap upaya melakukan sinergisitas ke pusat terkait dengan pemenuhan tuntutan hak Kaltim. "Jelas dorongan ini akan dibangun dari dewan. Dan Komisi I tentu akan memberikan dukungan terhadap upaya tersebut,"tegas Puji Astuti.

Ia lalu mengatakan setelah adanya kesatuan pandangan di nternal dewan maka dinilai perlu untuk melakukan komunikasi ke mitra dalam rangka koordinasi agar semua tujuan itu bisa mengalir secara lancar hingga ke kabupaten/kota.

Dilanjutkannya, Kaltim selalu dalam posisi tidak enak serta selalu menjadi sapi perahan, kondisi di daerah tidak baik seperti yang dibayangkan oleh pusat.

Dia mempertanyakan landasan berpijak dari pusat yang dnilai tidak adil bagi Kaltim.

Puji lalu sedikit menghubungkan dengan pasal 33 ayat 1,2,3 UUD 1945 menjelaskan bumi, air dan kekayaan alam berbunyi kekayaan terkandung dalamnya dikuasi oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dan sebaik-bainya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tanpa kecuali."Tetapi di lapangan kenyataanya tidak demikian."tegas Puji.

Dilanjutkannya, kini pusat selalu berdalih semua kekayaan alam haru dibagi merata adil dengan daerah lain,"Jika terus dibiarkan ini bisa memicu diisntegrasi,"ucap Puji.

Meski demikian Puji tidak memungkiri berapapun dana perimbangan yang diberikan ke daerah tanpa good governance dana tersebut akan menguap dan tidak bisa mensejahterakan rakyat di daerah."Tapi ini tidak bisa dipukul rata. Tidak semua menguap. Masih ada kok yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Kaltim,"tegas Puji.

Politisi wanita dari Fraksi Demokrat itu mengutarakan upaya perjuangan melakukan perubahan tersebut tidak mudah seperti dibayangkan sehingga berharap besar agar ada sinergisitas dari semua elemen untuk dapat meraih alokasi anggaran berimbang dan adil.

Bagi Puji dengan pembangunan daerah yang makin bergeliat maka tidak ada pilihan untuk mencari sumber pendanaan pembangunan bersumber dari alokasi anggaran dari bagi hasil migas, Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana alokasi Khsusus (DAK)."Semoga tuntutan kembali memperbesar anggaran pembangunan ini lebih mudah karena semua elemen saling mendukung,"harap Puji.(agi/samarindapos.co.id/09/02/2010)