SAMARINDA – Pemprov Kaltim akhirnya secara resmi mengambil alih pertanggungjawaban teknis penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Sei Siring dari Pemkot Samarinda. Hal itu setelah Walikota Samarinda menerbitkan surat pelimpahan kewenangan tersebut kepada Gubernur Kaltim.

"Surat pelimpahan dari Walikota Samarinda sudah kami terima beberapa hari lalu. Itu artinya sudah secara resmi BSB pertanggungjawaban teknis kegiatan nantinya ditangani oleh Gubernur dalam hal ini Pemprov Kaltim," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Zairin Zain, Senin (15/2) di kantor Gubernur.

Dikatakannya, saat ini tinggal menunggu diserahkannya dokumen pemutusan kontrak PT Nuansa Cipta Realtindo (NCR) sebagai kontraktor lama BSB. Menurut informasi dokumen itu masih dalam proses, sebab PT NCR belum mau menandatanganinya disebabkan piutang mereka sekitar Rp 132 miliar belum dilunasi.

"Dari yang kami ketahui, dokumen pemutusan kontrak NCR memang belum bisa diserahkan ke kami (Pemprov, red). Sebab prosesnya piutang yang dimintakan NCR harus dilunasi terlebih dahulu. Dan itu masih dalam proses, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini segera selesai, dan dapat kami terima dokumennya, untuk kami melanjutkan pada proses penyelesaian BSB selanjutnya," ujarnya.

Atas belum diserahkannya dokumen tersebut, maka kelanjutan pembangunan BSB yang saat ini masih mangrak (tak ada pekerjaan di lokasi), belum bisa dilanjutkan. Sebab dokumen kontrak dan surat pelimpahan kewenangan menjadi dasar Pemprov untuk melakukan tender ulang untuk mencari kontraktor baru BSB.

"Bagaimana bisa tender dilaksanakan, kalau dengan kontraktor lama belum resmi diputus. Seperti prosesnya, saya pikir silakan tanya langsung ke Pemkot Samarinda. Kami hanya melanjutkan prosesnya nanti dengan kontraktor pembangunan yang baru," terangnya.

Lantas kapan ditargetkan pembangunan BSB bisa dilanjutkan, sebab Gubernur Awang Faroek pernah mengungkapkan paling lambat Februari 2010 ini, pembangunannya sudah bisa dilaksanakan dengan target penyelesaian dan dapat dioperasionalkan di 2011.

"Target kita dalam bulan ini juga dokumen pemutusan kontrak itu diserahkan ke kami, jadi kami bisa langsung melaksanakan tender baru. Mudah-mudahan saja cepat pada bulan ini juga, jadi semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi sekali lagi semua masih tergantung, kapan dokumen itu diserahkan ke kami," tambahnya. (aid/tribunkaltim.co.id/16/02/2010)