Saat Gubernur Kaltim Keliling Utara Hingga Perbatasan (2)

BILA perjalanan hari pertama dalam kunjungan kerja gubernur dan jajarannya dengan rute Samarinda ke Bontang dan Kutim masih terasa cukup biasa-biasa saja, barulah pada hari kedua perjalanan darat terasa lebih "bergelora". Dengan rute lanjutan Sangatta ke Muara Wahau dan berakhir di Berau, kondisi jalan membuat 107 unit mobil kabin ganda terus bergoyang.

PERJALANAN kemarin (2/3) dimulai sekitar pukul 06.30 Wita dengan mengambil start dari Hotel Royal Victory Sangatta langsung menuju Muara Wahau untuk mendatangi dua perusahaan besar yang bergerak di industri pengolahan kelapa sawit. Agendanya pun tak jauh dari seremoni penanaman perdana sawit serta tinjauan ke lokasi pabrik.

Namun sebelum tiba di Muara Wahau, rombongan harus berjalan melewati lebih dari 150 Km dari Sangatta dan melintasi Perdau, Hambur Batu, dan Batu Ampar. Di sana, kondisi jalan yang berstatus milik negara bisa dikategorikan cukup parah. Dimulai dari longsor, jalanan yang berlubang hingga bergelombang.

"Dari 92 Km jalan antara Sangatta hingga simpang Perdau, bisa dibilang ada longsoran di setiap 3 Km jalan," jelas Husinsyah Kepala Dinas PU di hadapan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat melakukan tinjauan ke salah satu titik longsor paling parah.

Tidak hanya itu, dalam tinjauan itu gubernur juga menyatakan seruannya untuk pembubaran Balai Besar Jalan, sebuah institusi perpanjangan tangan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berkantor di Banjarmasin untuk wilayah Kalimantan. Seruan ini disebabkan oleh tidak efektifnya lembaga tersebut dalam menangani masalah infrastruktur jalan yang ada di Kaltim.

"Karena statusnya sebagai jalan negara, jalan ini (poros Sangatta-Muara Wahau, Red) hanya mendapatkan anggaran pemeliharaan yang sangat minim karena APBD provinsi tidak bisa masuk untuk ini. Belum lagi dengan prosedurnya," seru Awang Faroek.

Masih terkait dengan itu, untuk saat ini Husinsyah mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk melakukan fetching atau penambalan jalan yang berlubang sebagai langkah awal sementara dalam penanganan jalan poros Sangatta-Muara Wahau. Disebutkan ada Rp7 miliar total anggaran yang disiapkan untuk ini dan pemeliharaan jalan yang memiliki kelas 3B atau hanya bisa dilalui maksimal sebesar 8 ton, namun pada kenyataannya dilalui dengan kendaraan berat seperti truk batu bara dengan bobot melebihi 10 ton.

"Seharusnya tanpa diminta, pemerintah pusat harusnya langsung melihat kondisi ini dan wajib memberikan prioritas. Karena Kaltim menjadi salah satu kluster produksi tertentu," lanjut Husinsyah.

Dalam perhitungan teknis, Husinsyah menjelaskan bahwa setidaknya ada Rp1 hingga 3 miliar yang digelontorkan guna penanganan longsor. Besaran anggaran sepenuhnya tergantung pada kondisi jalan dan parahnya longsor.

Sementara itu, selama perjalanan rombongan bisa melihat lokasi bekas tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) berupa bukit-bukit gundul yang warnanya menghitam ditambah dengan danau-danau bekas lingkar tambang. Tidak hanya itu, rombongan pun sempat berhenti untuk rehat sejenak di Hambur Batu untuk buang air kecil dan makan minum di luar jadwal. Bahkan gubernur pun dengan santainya bisa duduk di pelataran sebuah toko sambil menikmati mi instan.

Setelah perjalanan dilanjutkan kembali, diskusi antara pejabat teras masing-masing dinas bersama anggota DPD RI asal Kaltim, Luther Kombong dan lainnya terdengar di unit radio. Ada kalanya, sejumlah anggota rombongan mengeluhkan kondisi jalan yang bergelombang. "Dari tadi bergoyang-goyang terus, patah pinggang," celetuk salah satu anggota rombongan. Hingga akhirnya dijawab secara bijak oleh M Aswin Asisten IV Gubernur, "Ya sekali-kali kita merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh para mahasiswa, pedagang dan yang lainnya, yang jalan dari Berau ke Samarinda lewat jalan darat," tutur Aswin. (Dragono Halim/sapos.co.id/03/03/2010)