Masih ada yang Terima Insentif Rp250 Ribu

SERTIFIKASI menjadi impian seluruh guru. Sayangnya, belum semua guru mencapai sertifikasi. Karena ketatnya persyaratan yang harus dilalui. Salah satunya, minimal S1 dan harus membuat karya tulis yang akan dinilai.

Itulah sebabnya, dari 8.000 guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah se-Kaltim, sedikitnya ada 6.500 guru yang belum sertifikasi. Sementara, 1.500 guru telah disertifikasi.

"Kita terkendala kuota yang dipersiapkan dari pusat. Sertifikasi guru ini dimulai 2007, sudah ada 1.500 guru yang telah disertifikasi," jelas Drs HM Kusasi MPd, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim.

Dari jumlah guru ini terbagi dua yaitu swasta dan negeri. Sebanyak 3.500 guru negeri dan 5.000 guru swasta. Masih ada 40 persen guru yang belum S1 dan 60 persen tercatat lulusan S1. "Saat ini memang masih banyak guru yang menempuh kualifikasi S1. Sebagai salah satu syarat sertifikasi," katanya saat ditemui dalam Rakor Pendidikan Kaltim, Kamis (11/3), kemarin di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda.

Mengenai insentif guru, Kusasi mengatakan bahwa 80 persen guru madrasah telah menerima insentif sebesar Rp1 juta per bulan. Namun, tidak sedikit guru honorer yang masih menerima insentif hanya Rp250 ribu, dari pusat.

"Masih ada guru yang menerima Rp250 ribu per bulan, terutama guru honor," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kaltim, Drs Musyahrim MM mengatakan bahwa rakor ini untuk mengsingkronsasikan program Disdik Kaltim dan Disdik kabupaten/kota. Yang dihadiri Disdik kabupaten/kota, Bapeda dan Depag.

Salah satunya untuk mengevaluasi MoU Disdik. Diantaranya insentif guru, Bosda, kualifikasi guru dan sekolah kejuruan. Dari perjanjian ini, menurut Musyahrim, hanya Bosda dan insentif guru yang memiliki petunjuk teknis (juknis). Dalam rakor kemarin, akan dibahas juknis untuk MoU yang SMK dan kualifikasi guru.

"Misalnya untuk insentif guru minimal Rp1 juta. Ternyata di Kubar, masih ada yang belum menerima insentiff. Nah, kita akan cari sebabnya dan solusinya," jelas Musyahrim.

Selain itu yang tak kalah penting adalah singkronisasi anggaran propinsi dan kota. "Kita harapkan melalui singkronisasi ini untuk percepatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota," pungkasnya. (ici/sapos.co.id/12/03/2010)