SAMARINDA – Pemprov Kaltim sudah mengajukan dana pembangunan jalan kepada pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, dana yang cair belum sesuai harapan. Realisasinya hanya Rp 800 miliar. Rinciannya Rp 400 miliar untuk perbaikan jalan, dan sisanya untuk pembangunan jembatan dan item lain di luar jalan.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi, Jumat (19/3) lalu Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan di tiga kabupaten di wilayah perbatasan, yaitu Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat, membutuhkan dana Rp 4,7 triliun. Angka ini sudah diusulkan untuk APBN 2010.

Dana ini khusus untuk infrastruktur dengan tahapan pencairan yang diperkirakan lebih dari satu tahun anggaran. “Angka itu (Rp 4,7 triliun, Red.) masih usulan. Tapi belum ada pencairannya,” kata Rusmadi. Dana Rp 4,7 triliun ini untuk membangun akses jalan di perbatasan, dengan rincian Rp 1,2 triliun untuk membangun infrastuktur jalan akses yang berupa jalan strategis, dan Rp 3,5 triliun untuk pembangunan jalan paralel perbatasan.

“Bayangkan, untuk infrastruktur jalan saja kita butuh Rp 4,7 triliun. Itu belum termasuk fasilitas bangunan penunjangnya, seperti sekolah dan lainnya,” kata Rusmadi, beberapa waktu lalu. Dana dari pusat itu rencananya untuk perbaikan jalan yang sudah fungsional di kawasan perbatasan.

Juga untuk membuka akses jalan ke kecamatan-kecamatan di perbatasan yang belum terhubung melalui jalur darat. “Seperti akses jalan dari Malinau ke Kerayan kan belum terhubung melalui jalur darat,” terangnya. Saat ini, terang dia, masih ada beberapa desa dan kecamatan di kawasan perbatasan yang masih terisolisasi, yakni tak ada akses tranportasi darat.

Akses transportasi darat yang menjadi perhatian pihaknya adalah akses dari Malinau ke Kecamatan Krayan. Saat ini, belum ada akses darat yang menghubungkan kawasan itu. Pembangunan jalan baru sampai di Sungai Gita, Malinau. Sedangkan dari Sungai Gita menuju Paking, belum ada akses jalan. Pihaknya akan menbangun jalan dari Sungai Gita melintas di Paking, Semamu, dan Long Midang.

Dengan jarak sekira 78 kilometer. Akses jalan darat juga akan dibuat untuk menghubungkan Malinau hingga Kubar. Dia menambahkan, pada 2005 silam, akses jalan di kawasan perbatasan memang pernah mulus. Hampir semua ruas jalan sudah beraspal. Hanya saja, setelah dibangun, kerusakan di badan jalan mulai terjadi.

Bahkan hingga saat ini kondisi ruas jalan poros yang menuju perbatasan kondisinya sangat parah. Menurutnya, ini karena biaya perawatan jalan yang masih minim dari pusat. Seperti diketahui untuk Trans Kalimantan dan jalan perbatasan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Artinya, dana pemeliharaan dari APBN. Sebelumnya Gubernur Awang Faroek mengatakan, Kaltim harus meyakinkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan di wilayah utara Kaltim.

Selama ini katanya, biaya pemeliharaan dari pemerintah pusat sangat minim. Dari angka ideal untuk pemeliharaan jalan Rp 190 juta per kilometer, Kaltim hanya memeroleh Rp 10 juta per kilometer. “Kondisi jalan di Kaltim ini sangat berbeda dengan di Jawa. Mungkin dengan dana Rp 10 juta untuk pemeliharaan di Jawa cukup saja, tapi tidak di Kaltim.

Karena memang kerusakannya banyak dan ditambah banyak juga longsoran,” kata Faroek di sela kunjungan ke wilayah utara beberapa waktu lalu. Akhirnya, kata dia, dengan sangat terpaksa dana yang sangat minim itu digunakan untuk perbaikan.

Dia berharap ke depan bantuan pemeliharaan jalan bisa disesuaikan dengan kondisi kerusakan. Karena itu, kata dia, pemeritah pusat harus memberi dana bantuan yang lebih tinggi untuk pemeliharaan jalan di Kaltim.(far/kpnn/metrobalikpapan.co.id/22/03/2010)