Pendataan Ditarget Hingga Akhir 2010

SAMARINDA. Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan pendataan terhadap aset yang dimilikinya. Itu tidak hanya terkait gedung atau bangunan yang dipakai untuk dinas atau instansi vertikal lain. Tetapi juga berupa tanah dan alat berat lainnya. Bahkan, menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie, ditargetkan paling lambat akhir 2010 ini, pendataan itu sudah selesai.

"Kita akan terus mendata sampai semua aset yang dimiliki Pemprov Kaltim terinventarisir. Memang tidak mudah, tetapi harus bisa," kata Irianto, kemarin.

Untuk mempermudah proses pendataan, Pemprov membentuk tim khusus yang berasal dari Biro Perlengkapan di Setprov Kaltim hingga juga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim.

Menurutnya, BPKP mempunyai spesifikasi khusus dalam melakukan pendataan tersebut. Sehingga diharapkan dengan bantuan BPKP, semua aset Pemprov Kaltim yang selama ini belum terdata, bisa diketahui pasti.

Dijelaskan Irianto lagi, untuk pendataan sementara yang dilakukan, memang ada kenaikan pada jumlah aset milik Pemprov. Bila pada 2009 lalu tercatat sekitar Rp5 triliun. Namun pada awal pendataan di 2010 ini meningkat menjadi Rp 12,3 triliun.

Itu terdiri dari peralatan dan mesin yang mencapai Rp3,9 triliun. Kemudian gedung dan bangunan yang mencapai Rp4,5 triliun lalu jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp29 miliar. Aset tetap lainnya mencapai Rp325,2 miliar.

Tetapi ia mengakui, masih banyak aset yang belum terdata. Misalnya saja, pada tahun lalu bangunan seperti Lamin Etam yang beru selesai belum bisa dimasukkan sebagai aset Pemprov Kaltim karena belum ada penyerahan dari kontraktornya. Setelah diserahkan, barulah bisa dihitung sebagai aset milik Pemprov.

Begitu juga jalan dan lainnya, yang mungkin saja terjadi penyusutan, karena sudah dipakai bertahun-tahun dan kondisinya rusak parah. Semuanya harus dihitung ulang. Itu menurut Irianto yang membuat perhitungan aset milik Pemprov harus dilakukan terus menerus. Bahkan per tahun sehingga diketahui angka pasti.

"Untuk sementara memang terjadi peningkatan pada aset milik Pemprov Kaltim mencapai Rp7,3 triliun. Tetapi bukan berarti bisa terus bertambah, karena pendataan memang belum selesai," katanya lagi.

Selain dengan BPKP, Pemprov juga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena mereka juga paling tahu soal aset milik Pemprov yang mungkin saja dipinjamkan. Dari sekian banyak aset milik Pemprov itu diakuinya, paling banyak ada di Samarinda. Itu karena Samarinda sebagai pusat pemerintahan di Kaltim. (ias/sapos.co.id/24/03/2010)