Kondisi objektif pendidikan Kaltim sejak otonomi daerah menunjukkan kemajuan signifikan. Dari lebih 3 juta penduduk Kaltim, jumlah guru mencapai lebih 58 ribu orang yang melayani 750 ribu siswa pada semua jenjang pendidikan di 3.500 sekolah tersebar dari pesisir hingga pedalaman dengan luas wilayah lebih dari 198 ribu km persegi.

Dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Buta Aksara dan lain-lain, maka rata-rata angka-angka indikator kinerja kunci bidang pendidikan di Kaltim telah melampaui target rata-rata nasional.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebutkan, data 2009 menunjukkan 47,98 persen guru di Kaltim telah memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4, data ini melampaui target nasional 2009 yaitu 37,5 persen. Sementara data Kemdiknas 2009 menunjukkan APK SMA/SMK/MA Kaltim menunjukkan angka 84 persen dan menempati urutan ke-empat nasional setelah DKI Jakarta, DI Jogjakarta dan Maluku.

"Persoalannya, di Kaltim kondisi geografis relatif sulit, kompetensi dan kualifikasi guru perlu perbaikan, terbatasnya infrastruktur pendidikan, penyebaran guru belum merata serta kondisi sosial ekonomi masyarakat," sebut Faroek.

Karena itu, dalam membangun pendidikan di Kaltim, program-program diarahkan kepada Pengembangan Sistem dan Standar Pendidikan yang bertumpu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu perluasan dan pemerataan akses Pendidikan yang bermutu melalui Wajib Belajar 12 Tahun, berkesetaraan jender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota.

Selain itu penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, sistem pengawasan intern dan pencitraan publik pengelola pendidikan. Tak ketinggalan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Tak kalah pentingnya peningkatan kompetensi, keprofesionalan, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan. Pengembangan satuan pendidikan kejuruan bermutu dan merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan spesifikasi bertumpu pada potensi wilayah.

"Pengembangan sistem pembelajaran dan database pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kalimantan Timur juga diperlukan," ujarnya. Di samping pengembangan Sekolah Unggulan menuju Sekolah Berstandar Internasional (SBI) atau Rinstisan SBI (RSBI) yang merata di setiap kabupaten/kota

Dikatakan, Pemprov Kaltim bertekad memberikan perhatian kepada dunia pendidikan. Berbagai program telah dilaksanakan, di antaranya pembenahan sistem pendidikan mengacu pada sistem pendidikan nasional, yaitu dengan Menyusun Rancangan Perda tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pendidikan di Kaltim. Selain itu, saat ini juga sedang disusun Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pembiayaan satuan pendidikan.

"Kaltim pada awal 2009, disaksikan Mendiknas Bambang Sudibyo telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun di seluruh wilayah yang didukung seluruh bupati dan wali kota," ujarnya.

Sebagai konsekuensi dari Wajar 12 Tahun itu, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim sepakat memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp 2 juta per siswa per tahun untuk SMA/MA dan Rp 2,5 juta per siswa per tahun untuk SMK. Sedangkan untuk SD/MI dan SMP/MTs telah lebih dulu diberikan BOSDA oleh masing-masing Kabupaten/Kota sebagai tambahan dari dana BOS oleh Pemerintah Pusat.

"Peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang S1, S2 dan S3 telah dan akan terus dilakukan. Untuk 2009, sebanyak 2.085 orang guru mendapatkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Jika dihitung sejak 2006, sudah 7.082 orang guru telah dibiayai pemprov. Selain itu, kesempatan untuk melanjutkan studi S2 dan pemberian bantuan 1.000 laptop pada 2009 dan lebih dari 1.000 lagi akan diberikan 2010 ini," sebutnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota telah sepakat meningkatkan kesejahteraan guru melalui tambahan penghasilan sekurang-kurangnya Rp 1 juta per bulan, tanpa membedakan guru swasta dan guru PNS.

Pemprov Kaltim juga telah dan akan terus memberikan penghargaan (rewards) dan hadiah kepada guru berprestasi dan guru berjasa, yaitu guru yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional serta guru yang berjasa membimbing siswa sehingga dapat menjuarai lomba tingkat nasional dan internasional.

"Komitmen Pemprov Kaltim juga diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa Kaltim yang sedang menempuh pendidikan pada semua jenjang (Diploma, S1, S2 dan S3) baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk 2009 beasiswa telah diberikan kepada 24.000 orang dengan alokasi anggaran Rp 70 miliar," sebutnya.

Sesuai PP 38/2007, Pemprov Kaltim fokus pada pengembangan sekolah unggulan bertaraf internasional. Diharapkan pada 2013 sudah ada 60 buah sekolah unggulan bertaraf internasional yang dikembangkan dan tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini tercatat baru 31 RSBI tersebar di 6 kabupaten dan kota.

Selain itu pada akhir 2013 rasio siswa SMK/SMA di Kaltim dapat mencapai 60 : 40. Data Depdiknas 2007 menunjukkan rasio siswa SMK: SMA di Kaltim menempati urutan ke enam di Indonesia.

"Tekad dan target Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota tidak akan dapat tercapai tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi. Keberhasilan program-program pendidikan di daerah memerlukan peran serta perguruan tinggi. Oleh karena itu, sinergisme antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat diharapkan, dalam mempercepat realisasi program-program pembangunan," sebutnya.

Usai menyampaikan orasi ilmiah, Gubernur Awang Faroek Ishak juga melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan Rektor Universitas Negeri Malang Prof Suparno. Naskah kerja sama itu dalam rangka komitmen kedua belah pihak memajukan pendidikan di Kaltim. (eff/sos/kaltimpost.co.id/30/03/2010)