Ajukan Penangguhan Penahanan ke Polda Kaltim

SAMARINDA- Pemprov Kaltim akhirnya bersikap terhadap penahanan Asisten IV HM Aswin oleh Polda Kaltim, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Jaminannya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Kepala Biro Hukum Sekprov Kaltim Sofyan Helmi mengatakan, informasi yang dia terima dari stafnya, Gubernur Awang Faroek Ishak sudah menandatangani surat permohonan penangguhan Aswin. “Staf saya ada memberi tahu kalau Pak Gubernur sudah menandatangani.

Artinya, besok (hari ini, Red) kita tinggal beri nomor surat dan langsung antar ke Balikpapan (Mapolda Kaltim),” kata Sofyan Helmi kepada Kaltim Post tadi malam (26/4). Seperti diberitakan, Aswin ditahan penyidik Satuan Tindak Pidana Korupsi, sekitar pukul 17.00 Wita Sabtu (24/4) lalu.

Tindakan hukum ini terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2005 senilai Rp 2.988.800.000, ketika Aswin masih menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kukar. Selain Aswin, penyidik lebih dulu menahan tersangka lain, Drs Jamhari, Kasubid Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Badan Kesbang Linmas Kukar, yang pernah menjabat sebagai bendaharawan rutin Setwan Kukar.

Sofyan Helmi menjelaskan, salahsatu alasan permohonan penangguhan penahanan karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan Aswin. Karena itu, permohonan ini diajukan agar yang bersangkutan tetap bisa menjalankan aktivitasnya di Pemprov Kaltim. “Nanti kan tergantung Kapolda apa disetujui atau tidak. Kalau disetujui baru diketahui berapa penangguhannya,” tuturnya.

Disinggung apa jaminan dari Pemprov terhadap penangguhan tersebut, dia mengatakan, ”Ini kan Gubernur yang memohon, secara logika ya Pak Gubernur yang menjamin”. Jika bisa ditangguhkan, terang dia, Aswin tentu akan kooperatif dengan selalu bersedia jika dipanggil lagi oleh Polda. Sementara itu, terkait bantuan hukum yang akan disediakan Pemprov, dia sudah berkoordinasi dengan Aswin.

Saat ini, Aswin sudah menyiapkan tiga pengacara. Nantinya, jika memang dibutuhkan, pengacara dari Korpri akan bergabung. Sementara itu, Awang Faroek ditemui terpisah kemarin siang di Kantor Gubernur mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan kasus bawahannya itu. Dan pihaknya tentu akan menghargai proses hukum yang berjalan.

Hanya saja, kata dia, seperti dipertanyakan banyak orang, mengapa kasus tersebut baru sekarang ditindak? Karena, kata Gubernur, kasus yang menimpa Aswin terjadi pada 2005. Dan jika memang ada kerugian negara mengapa saat itu tak segera ditindak. “Saya sangat concern dalam penegakan korupsi. Mudah-mudahan dalam masa kepeminpinan saya ke depan tidak ada lagi yang menimpa,” kata Gubernur.(far/kaltimpost.co.id/28/04/2010)