SAMARINDA – Dr Ir Muhamad Aswin akan dicopot dari jabatannya sebagai Asisten IV Setprov Kaltim, menyusul penahanan dirinya oleh Polda Kaltim terkait sangkaan dugaan korupsi dana penunjang operasional DPRD Kukar. Penggantian kemungkinan akan dilakukan akhir Mei, bersamaan rencana Pemprov Kaltim memutasi dan mengisi sejumlah jabatan eselon II hingga IV.

Menurut Sekprov Kaltim Irianto Lambrie di Samarinda, Selasa (4/5), untuk eselon II, sebenarnya prioritas hanya mengisi jabatan yang kosong karena pejabatnya pensiun. Yakni Kadis Perikanan dan Kelautan, Sekretaris KPUD Kaltim, dan Karo Penyusunan Program.

Kita prioritaskan tiga jabatan itu dulu. Tapi memang akan banyak yang akan kita rotasi. Mudah- mudahan akhir Mei rampung pembahasan kita, jadi juga bisa cepat selesai dan diumumkan mutasinya."

Bagaimana dengan jabatan Asisten IV? Irianto menambahkan, hal itu juga termasuk yang akan dimutasikan.  Makanya sekarang ini terus kita bahas lebih intensif. Termasuk Asisten IV, tidak menutup kemungkinan akan kita ganti Aswin. Sebab jabatan ini sangat vital berkaitan persoalan pemerintahan," jelasnya.

Untuk sementara ini, jabatan Asisten IV Setprov dirangkap oleh Kepala Biro Umum Setprov Suwatno.  Sudah kita keluarkan surat resminya kemarin, kita tunjuk Suwatno menjadi Pelaksana Harian atau Plh Asisten IV sekarang ini. Tapi memang selama ini sudah berjalan secara otomatis seperti itu, ketika Asisten IV sedang berada di luar daerah, maka menjabat yang di bawahnya yakni Karo Umum,” terangnya.

Menyinggung tentang bantuan hukum dari Pemprov, Irianto mengatakan, pihaknya sudah buat surat kepada Polda Kaltim meminta penangguhan penahanan Aswin. Tapi rupanya, surat tersebut ditunda pengirimannya, atas permintaan Aswin, karena sidang praperadilan Polda Kaltim masih dalam proses.

Kita sudah persiapkan surat permohonan penangguhannya dan sebenarnya tinggal ditandatangani Pak Gubernur saja. Tapi karena Aswin-nya sendiri yang meminta ditunda, ya mau tidak mau kita pun harus menunda. Kan tidak mungkin kita minta penangguhan, kalau yang bersangkutannya sendiri tidak meminta,” katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, surat tersebut tetap disiapkan, tidak dibatalkan. Dengan perkiraan ketika proses Praperadilan selesai, dan akhirnya Aswin meminta, maka surat langsung dikirimkan ke Polda.

Tapi itu surat kan juga masih permohonan atau permintaan, disetujui atau tidak adalah kewenangannya Polda. Semua proses hukum tetap kita serahkan kepada mereka (Polda, red). Yang kami lakukan ini hanyalah membantu karena Aswin sebagai Asisten IV Pemprov aktif saat ini,” ujarnya. (aid/tribunkaltim.co.id/05/05/2010)