"Jadi harus direstruktirasasi terlebih dahulu, misalnya Kaltim ini adalah daerah pertambangan dan perkebunan, disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Sehingga over kapasitas seperti yang selama ini ada, tidak terjadi lagi, karena pekerjaan disesuaikan kinerja dan kebutuhan."

EE Mangindaan, Menteri PAN

SAMARINDA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) EE Mangindaan meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemprov Kaltim untuk dilakukan restruktirasasi. Hal itu untuk memaksimalkan kinerja pegawai yang saat ini dinilai sudah overload (melebihi kapasitas).

"Jadi harus direstruktirasasi terlebih dahulu, misalnya Kaltim ini adalah daerah pertambangan dan perkebunan, disesuaikan dengan karakteristik daerahnya, sehingga over kapasitas seperti yang selama ini ada, tidak terjadi lagi, karena pekerjaan disesuaikan kinerja dan kebutuhan," kata Mangindaan, Senin (10/5) usai secara resmi melaunching 12 Pelayanan Publik Provinsi Kaltim atau biasa disebut dengan sistem pelayanan satu atap (Samsat Online), Senin (10/5) di Lamin Etam Samarinda.

Sekedar diketahui, jumlah pegawai Pemprov mengalami overload dari jumlah idealnya, seharusnya hanya sekitar 3.000 pegawai untuk efektifnya proses penyelenggaraan pemerintahan, namun yang ada saat ini mencapai 7.250.000 pegawai. Dan akhirnya, banyak pegawai yang hanya menjadi "pengangguran terselubung" dalam artian mereka tidak bekerja secara maksimal. Mereka kemudian hanya terlihat santai dan bermain-main internet seperti facebook, twitter atau sekedar mengobrol.

Menurut Mangindaan, yang sudah terjadi yaitu overload jumlah pegawai itu, tak mungkin kemudian pemerintah untuk menguranginya dengan membuang atau memberhentikan pegawai tersebut. Namun lebih kepada mencarikan solusi yang tepat, sehingga pegawai benar-benar menekuni pekerjaannya sesuai dengan kapasitasnya.

"Jadi memang kalau tidak ada pengaturan seperti itu, akhirnya mereka hanya main facebook dan lain sebagainya. Tapi ke depan, seperti yang sering saya kemukakan, setiap pegawai harus punya jabatan jadi nanti mereka tak bakalan main-mainan lagi. Sambil kita juga pemerintah mempertimbangkan metode rekrutmen CPNS yang tidak terlalu besar, supaya semua yang ada sekarang ini dimaksimalkan," ujarnya.

Jabatan seperti apa yang dimaksudkan itu? Dikatakannya, dikembalikan lagi kepada kebutuhan daerah. Kemudian diberikan tunjangan untuk juga menghindari adanya Pungutan Liar (Pungli) dalam melayani masyarakat.

"Pokoknya saya tegaskan, tidak ada pembuangan pegawai, karena kita paham mereka juga perlu pekerjaan untuk menunjang kehidupan sehari-hari," tambahnya. (aid)

Tunjangan Perbatasan

MENPAN dan BR RI, EE Mangindaan mengaku, pemerintah cukup memahami kerja aparat dalam melayani masyarakat cukup berat, apalagi mereka yang berada di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. Karena itu ke depan, pihaknya akan memberikan tunjangan khusus kepada mereka yang bertugas di kawasan tersebut.

"Kenapa saya menyebut aparat, karena dibawah Kementrian PAN dan BR termasuk TNI dan Polri, makanya saya sebut dengan aparat. Jadi soal tunjangan, mereka yang bertugas dikawasan itu akan kita beri tunjangan khusus. Jujur saja, masak mereka yang kerjanya berat tersebut, sama dengan yang diterima aparat yang di kota," kata Mangindaan, Senin (10/5) di acara launching 12 Pelayanan Publik Samsat Online Kaltim, di Lamin Etam.

Selain itu dikatakannya, saat ini Kementrian PAN dan BR juga sedang memformulasi tata aturan mutasi dengan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP), sehingga penempatan pegawai oleh Kepala Daerah di daerah sesuai dengan kapabilitas dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh pegawai bersangkutan.

"Termasuk aparat yang akan ditempatkan di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil itu. Jadi tidak asal-asalan, atau atas dasar suka dan tidak suka, mereka ditempatkan di tempat yang sebenarnya tak sesuai dengan kapabilitas pegawai itu," tambahnya. (aid/tribunkaltim.co.id/11/05/2010)