SAMARINDA. Perhatian Pemprov Kaltim untuk memajukan dunia pendidikan dan membantu mahasiswa tak mampu kembali dibuktikan, itu terutama terkait pemberian beasiswa untuk mahasiswa, yang jumlahnya pun meningkat dibandingkan tahun 2009 lalu. Bila tahun 2009 lalu mahasiswa yang mendapat beasiswa hanya 19 ribu orang saja, tahun ini bertambah 5 ribu mahasiswa, sehingga total mahasiswa yang diberi beasiswa mencapai Rp24 ribu orang. Sementara untuk anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa itu nilainya mencapai Rp70 miliar.
Untuk program yang menjadi prioritas menurut Kepala Biro Sosial Setprov Kaltim Sigit Mulyono adalah program kedokteran yang alokasinya Rp5 miliar, dialokasikan untuk dokter umum, gigi dan jenjang profesi. Untuk jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa itu menurutnya sekitar 500 orang, baik yang saat ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Unmul maupun di luar daerah.
Baca selengkapnya...
|
TENGGARONG. Patung Lembuswana "duduk" di Pulau Kumala, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), rupanya terus menjadi perhatian Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak. Pasalnya, Awang Faroek berulangkali meminta supaya Lembuswana duduk itu supaya berdiri.
"Lembuswana itu merupakan lambang pakem budaya Kutai. Asli bentuknya adalah berdiri, bukan duduk atau lainnya. Jadi paling tidak di tahun ini juga, patung di Pulau Kumala itu harus segera dibuat berdiri," kata Awang Faroek, ketika menyampaikan pidatonya setelah mengambil sumpah dan melantik Rita Widyasari dan Ghufron Yusuf sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Rabu (30/6) lalu.
Baca selengkapnya...
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
SOLO, KOMPAS.com - Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta berpakaian prajurit Reksoprojo Keraton Solo, Kamis, saat razia pegawai negeri sipil setempat yang dinilai melanggar disiplin kerja.
Mereka menggelar razia di dua tempat yakni pada pagi hari di gerbang masuk Balai Kota Surakarta, sedangkan siang hari di gerbang keluar kompleks kantor pemerintah kota setempat itu.
Razia oleh jajaran satuan itu terkesan unik karena mereka tidak mengenakan seragam instansi itu tetapi pakaian salah satu satuan prajurit Keraton Solo.
Kepala Satpol PP Pemkot Surakarta, Hasta Gunawan, menjelaskan, razia itu lebih diarahkan kepada upaya sosialisasi tentang disiplin atas jam kerja pegawai.
Ia menyatakan memastikan belum ada sanksi kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin kerja.
"Kami mengefektifkan sosialisasi, juga memasang spanduk bertuliskan Malu Jika Meninggalkan Ruang Selama Jam Kerja. Spanduk dipasang di sisi kanan dan kiri gerbang balai kota," katanya.
Pihaknya hingga saat ini terus menggelar sosialisasi tentang disiplin pegawai dan evaluasi atas kegiatan itu termasuk untuk menemukan cara yang tepat dalam memantapkan disiplin pegawai.
"Hingga saat ini kami sebatas pelaksana lapangan dalam penegakan aturan. Selama sosialisasi juga ada evaluasi hingga ditemukan formulasi tepat untuk mendisiplinkan pegawai, nantinya dibawa ke forum dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," katanya.
Ia mengatakan, relatif banyak SKPD yang berkantor di luar kompleks balai kota setempat sehingga membutuhkan cara yang tepat untuk operasi pemantapan atas disiplin kerja pegawai.
Jika pegawai keluar atau masuk kompleks balai kota, katanya, tidak dapat mereka kemudian dianggap meninggalkan tugas atau melanggar jam kerja pegawai.
Sebaliknya, kemungkinan mereka sedang menjalankan tugas dari kantornya di kompleks balai kota itu. Ia mengatakan, pegawai yang sedang berdinas di luar kantornya harus membawa surat tugas. Sumber : www.kompas.com, 02/07/2010
|
PALANGKARAYA--MI: Dalam waktu dekat, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan melakukan tes urine bagi seluruh PNS di lingkungan Sekretariat Daerah (setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Baca selengkapnya...
SAMARINDA – Pekan depan DPRD Provinsi Kaltim mulai melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2010. Total APBD-P yang akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Eksekutif (Pemprov Kaltim) sebesar Rp 697 miliar. Sedianya, anggaran setengah triliun lebih itu bakal dialokasikan untuk program infrastuktur, pertanian arti luas, kesejahteraan, kesehatan dan bantuan sosial (bansos).
Anggota Banggar dari Fraksi PPP Rusman Ya'qub mengatakan nota keuangan APBD-P 2010 yang diserahkan dari Tim Anggaran Eksekutif Pemprov Kaltim sebesar Rp 697 miliar. Besaran APBD-P 2010 Pemprov Kaltim itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 400 miliar, Dana Perimbangan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Ia menjelaskan, hasil konfirmasi melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Kaltim total PAD sejak Januari-Mei 2010 mencapai Rp 500 miliar. "Itu antara lain dari pajak alat berat, pajak retribusi dan lainnya. Itu sudah termasuk dana perimbangan," kata Rusman, yang menghubungi Tribun, Rabu (23/6).
Sedangkan sisa Silpa tahun 2009, lanjut Rusman, menyumbang sebesar Rp 197 miliar. Namun Silpa itu sebelumnya juga sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Pasalnya, Silpa itu masuk dalam pos kas daerah. "Memang menurut Kadispenda Silpa, itu sebagian sudah digunakan. Jadi sisanya itu Rp 197 miliar," jelas Rusman, yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Kaltim.
Baca selengkapnya...
|
|