JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melegalkan penggunaan senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kementerian Dalam Negeri menuangkan pengaturannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP.

Peraturan menteri itu dikeluarkan untuk mengatur detil pengaturan penggunaan senjata oleh Satpol PP dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menunjukkan petugas yang boleh menggunakan senjata api adalah kepala satuan, kepala bagian/bidang, kepala seksi, komandan pleton, dan komandan regu.

Namun, bagi para anggota satuan yang akan melaksanakan tugas operasional di lapangan juga diperbolehkan menggunakannya. Paling banyak 1/3 dari seluruh anggota satuan.

Peraturan juga menyebutkan jenis senjata api yang boleh digunakan, adalah senjata peluru gas atau peluru hampa, semprotan gas dan alat kejut listrik. Senjata api dapat digunakan dengan izin dari Polri dan harus diajukan oleh Gubernur karena Satpol PP disebut sebagai perangkat pemerintah daerah untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Draf menunjukkan Peraturan Menteri itu ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada tanggal 25 Maret lalu dan disahkan oleh Menhukham Patrialis Akbar pada 31 Maret.(kompas.com/tribunkaltim.co.id/07/07/2010)