DPD RI Rekomendasikan Pembentukannya secara Aklamasi

SAMARINDA – Satu lagi langkah pemekaran bagian utara Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Kalimantan Utara (Kaltara) akan terbentuk. Saat ini, tinggal menunggu persetujuan DPR RI. Kepastian ini setelah 132 anggota DPD RI secara aklamasi merekomendasikan pembentukan Kaltara dalam sidang paripurna yang dilaksanakan 3 Agustus lalu.

”Benar, 3 Agustus lalu secara aklamasi di sidang paripurna di Nusantara V, seluruh anggota DPD RI menyetujui pemekaran Kaltim menjadi Kaltara. Ini menjadi satu-satunya provinsi yang direkomendasikan DPD RI,” ucap Ketua Komite II DPD RI Bambang Susilo yang diketahui sebagai senator asal Kaltim. Menurutnya, satu langkah lagi agar keinginan warga Kaltara menjadi kenyataan, yakni, persetujuan dari anggota DPR RI.

Karena itu, perjuangan anggota DPR RI asal Kaltim sangat dinantikan dalam meyakinkan pentingnya pembentukan Kaltara di DPR RI. ”Ini perjuangan empat anggota DPD RI asal Kaltim untuk meyakinkan pentingnya pemekaran ini. Terbitnya rekomendasi ini, secara konkret permasalahan di Kaltara bisa semakin terang penyelesaiannya,” tutur Bambang.

Ada empat alasan yang diajukan agar pemekaran Kaltim dapat dilakukan, yakni, rentang kendali pemerintah yang sangat luas karena wilayah Kaltim memiliki luas 1,5 kali pulau Jawa dan Madura. Selain itu, masih rendah dan memprihatinkannya kesejahteraan masyarakat di perbatasan dapat berimplikasi kepada masalah politik. “Belum lagi adanya keseimbangan demografi, intelektual kapital, dan natural kapital.

Karena itu, pembentukan Kaltara dianggap kebutuhan Negara Indonesia saat ini dan tidak dapat ditunda-tunda lagi,” terang Bambang. Hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di wilayah utara Kaltim saat blok Ambalat memanas, Maret 2009, menyatakan, pemekaran Kaltara dapat dilakukan, apalagi jika alasannya sangat mendesak.

Pembentukan Kaltara akan berdampak kepada masyarakat, yakni, terjadinya pertumbuhan ekonomi, penambahan lapangan pekerjaan secara masif, menggairahkan penanaman investasi, serta efek lainnya di sektor konstruksi, perhubungan, industri, dan perdagangan. “Kejenuhan masyarakat kita di perbatasan itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan keterisoliran selama puluhan tahun sejak merdeka.

Hal ini berpotensi terjadinya reorientasi ke negara tetangga kita,” terangnya. Untuk diketahui, pertengahan Februari lalu, Ketua Tim Masyarakat Kalimantan Utara Bersatu (MKB), Yusuf Serang Kasim yang juga dikenal sebagai mantan Wali Kota Tarakan, melakukan pemaparan tentang calon Provinsi Kaltara di hadapan sidang Komite I DPD RI.

Pemaparan itu sangat penting, sebab proses pembentukan Kaltara terhambat. Komite I DPD dianggap palang pintu kesuksesan pembentukan Kaltara. Karena dalam proses pemekaran, rekomendasi anggota Komite I DPD RI sangat diperlukan untuk mengetahui kesiapan wilayah pemekaran yang akan diarahkan ke anggota Komisi II DPR RI. Pembentukan Kaltara sendiri telah didengungkan sejak 10 tahun lalu.

Dirancang dalam forum komunikasi pelajar dan mahasiswa Kaltara se-Jawa dan Sulawesi di Malang, Jawa Timur, 13 Juni 2000. Pembentukan Kaltara dianggap sangat penting untuk percepatan pembangunan. Tetapi upaya pemekaran ini mengalami kendala, meski pada 10 Maret 2005, ekspose hasil kajian pembentukan Kaltara oleh P3PRO di hadapan gubernur Kaltim, dinyatakan layak berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam PP 129/2000.

Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim mendukung penelitian itu dan mengeluarkan surat keputusan bersama No 126/K.208/2005 dan No 9/DPRD-Kaltim/2005, dengan membentuk tim percepatan pemekaran Provinsi Kaltim di wilayah utara.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Berau yang awalnya siap bergabung mengundurkan diri, sehingga muncul alternatif pembentukan kabupaten baru, yakni, Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan disahkan melalui UU No 34/2007, melengkapi empat kabupaten/kota yang telah terlebih dulu menyatakan siap bergabung dalam Kaltara, seperti Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

Hanya saja, pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden di tahun 2009, membuat proses pemekaran menjadi tertunda. Pembahasan kembali dilanjutkan pada 4 Januari 2010 oleh Tim MKB dengan membentuk Kaltara Center dan dilakukannya pemaparan provinsi Kaltara di Komite I DPD RI petengahan Februari lalu.(ak/kpnn/metrobalikpapan.co.id/10/08/2010)